. Kebijakan antimahar dan tidak potong gaji kader yang menjadi anggota dewan oleh Partai Nasdem bukan untuk pamer atau ingin dipuji partai lain.
Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko berpendapat, pemotongan gaji anggota dewan idealnya memang tidak dilakukan oleh partai politik.
Jika ada partai politik yang memotong gaji anggota dewan untuk operasional, patut diduga ada masalah internal partai dalam menyediakan dana. Menurut Dadang, partai politik semestinya bisa transparan dalam mengumumkan sumber dana mereka.
"Idealnya memang gaji mereka (anggota dewan) tidak dipotong oleh partainya. Pemotongan itu juga mencerminkan ada problem ketersediaan dana bagi parpol dalam menjalankan fungsi elektoralnya," ujarnya, Sabtu (9/2).
Pegiat antikorupsi ini menilai, potongan gaji anggota dewan bisa bernilai besar ataupun kecil. "Jumlah potongan itu biasanya memang tidak besar. Tetapi itu akan berpengaruh kalau penghasilan anggota DPR itu hanya mengandalkan gajinya," tuturnya.
Dadang menambahkan, yang menjadi masalah adalah ketika anggota DPR atau DPRD yang melakukan korupsi itu bukan untuk keperluan bertahan hidup atau operasional karena gaji tidak mencukupi. Mereka membutuhkan uang untuk menopang cita-cita politik dan gaya hidupnya yang mewah.
Masih dalam keterangan yang diterima redaksi, peneliti Formappi Lucius Carus menilai semua upaya yang dilakukan parpol untuk mencegah praktik korupsi itu perlu diapresiasi. Yang penting, bagaimana komitmen dan konsisten itu berjalan.
"Tak hanya soal hubungan antara partai dan kader, lagi tak hanya soal tidak menggunakan mahar atau tidak menerapkan iuran ke partai dari anggota DPR, tetapi beranikah partai membuka semua laporan keuangannya kepada publik," katanya.
Dia menekankan sama, komitmen itu hanya layak dipercaya jika publik tak hanya dijejali dengan jargon-jargon tetapi langsung membuktikan bagaimana parpol mengelola keuangannya transparan.
Terhadap hal ini, Sekjen Partai Johnny G Plate mengatakan, dengan tidak adanya pemotongan gaji, partainya ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan saja. Diharapkan ini bisa menguranggi potensi korupsi.
"Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali. Nasdem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di Parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," kata Johnny.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga pernah menekankan, profesionalisme yang menjadi patokan di Nasdem untuk kadernya harus diimbangi dengan moralitas. Jadi kalau ada yang mengatakan Nasdem antikorupsi, itu bukan pertanyaan yang harus dijawab.
"Pakta integritas simpan jauh-jauh karena kita bukan lagi dalam fiskursus masalah antikorupsi, kita ingin bangsa ini harus meminimalisir praktik korupsi, tapi ini bukan kerjaan satu-satunya, memberantas korupsi," ujar Paloh.
[rus]
