KPK Yakin Politik Anti Mahar Bisa Minimalisasi Praktik Korupsi

Partai politik harus terus berinovasi dalam mencegah para kader melakukan praktik korupsi saat nanti terpilih menjadi pejabat negara.

Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengapresiasi langkah Partai Nadem yang menerapkan politik anti mahar. Baginya, langkah itu akan efektif dalam mencegah adanya kepala daerah atau anggota dewan terlibat korupsi.

Sebab, mahar politik yang dibebankan kepada kader akan membuat politik menjadi berbiaya tinggi.

“Kalau politik butuh biaya tinggi misal jadi kepala daerah atau anggota DPR atau DPR, kami duga menjadi faktor pendorong korupsi ketika menjabat nanti," terangnya kepada wartawan, Rabu (6/2).

Nasdem, sambungnya, harus menjaga gaya politik anti mahar tersebut. Partai memang harus memiliki standar integritas bagi para kader dan tidak mendasari penugasan pada mahar politik.

“Diharapkan terus diimplentasikan sehingga kita punya harapan lebih proses Pemilu 2019 lebih bagus," tegasnya.

Senda dengan itu, Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate juga menilai politik berbiaya tinggi sebagai pangkal terjadi praktik korupsi. Nasdem mencegah hal tersebut dengan tidak memungut dana bagi para caleg yang akan maju.

"Di Nasdem tidak ada mahar politik. Baik di pilkada, pileg maupun pilpres. Tidak ada maharnya," tegasnya.

Nasdem ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan sebatas slogan saja. Nasdem memang benar-benar lahir untuk mengoreksi sistem yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi.

“Makanya, Nasdem ingin mengambil bagian untuk memperbaiki," demikian Johnny. [ian]