Berita

Lapor ke Bawaslu/Net

Politik

Ingin Proses Demokrasi Sehat, Alasan Jokowi Dilaporkan Ke Bawaslu

RABU, 06 FEBRUARI 2019 | 17:36 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) resmi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tudingannya soal propaganda Rusia.

Pelaporan dilakukan oleh sejumlah orang yang bergabung dalam Advokat Peduli Pemilu di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/20).

Perwakilan Advokat Peduli Pemilu, Muhammad Taufiqurrahman menjelaskan bahwa proses demokrasi yang berjalan sehat menjadi alasan mereka membuat laporan ke Bawaslu.


“Jangan sampai, orang tidak memilih pasangan 01 atau yang lain karena faktor tidak menyukai program, dan menyukai visi misinya. Bukan karena alasan kebencian yang dibangun oleh rivalitas di pemilu ini,” ucap Muhammad Taufiqurrahman saat ditemui di Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/2).

Pihaknya berpendapat bahwa ucapan Jokowi tersebut yang ditambahkan oleh para timsesnya, seperti Hasto Kristiyanto, Ace Hasan Syadzily dan Arsul Sani sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi bangsa ini.

“Sehingga kami berpendapat motif ini sangat berbahaya, sangat menghasut, sangat mengganggu keutuhan demokrasi kita yang sedang berjalan baik ini,” bebernya.

Sementara barang bukti yang dibawanya ke Bawaslu antara lain salinan berita dari media online dan video pernyataan Jokowi.

“Dan juga lebih spesifik lagi Pak Jokowi mengatakan bahwa ada salah satu capres yang menggunakan isu hoax, isu kebohongan, dan isu fitnah yang sama-sama kita ketahui isu-isu ini seperti isu Ratna Sarumpaet, isu kontainer, ini kan semua dalam proses hukum. Sampai dengan detik ini belum ada putusan yang inkrah. Lalu konten kebohongan yang dimaksud itu yang mana?” tandasnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya