Berita

Lapor ke Bawaslu/Net

Politik

Ingin Proses Demokrasi Sehat, Alasan Jokowi Dilaporkan Ke Bawaslu

RABU, 06 FEBRUARI 2019 | 17:36 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) resmi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tudingannya soal propaganda Rusia.

Pelaporan dilakukan oleh sejumlah orang yang bergabung dalam Advokat Peduli Pemilu di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/20).

Perwakilan Advokat Peduli Pemilu, Muhammad Taufiqurrahman menjelaskan bahwa proses demokrasi yang berjalan sehat menjadi alasan mereka membuat laporan ke Bawaslu.


“Jangan sampai, orang tidak memilih pasangan 01 atau yang lain karena faktor tidak menyukai program, dan menyukai visi misinya. Bukan karena alasan kebencian yang dibangun oleh rivalitas di pemilu ini,” ucap Muhammad Taufiqurrahman saat ditemui di Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/2).

Pihaknya berpendapat bahwa ucapan Jokowi tersebut yang ditambahkan oleh para timsesnya, seperti Hasto Kristiyanto, Ace Hasan Syadzily dan Arsul Sani sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi bangsa ini.

“Sehingga kami berpendapat motif ini sangat berbahaya, sangat menghasut, sangat mengganggu keutuhan demokrasi kita yang sedang berjalan baik ini,” bebernya.

Sementara barang bukti yang dibawanya ke Bawaslu antara lain salinan berita dari media online dan video pernyataan Jokowi.

“Dan juga lebih spesifik lagi Pak Jokowi mengatakan bahwa ada salah satu capres yang menggunakan isu hoax, isu kebohongan, dan isu fitnah yang sama-sama kita ketahui isu-isu ini seperti isu Ratna Sarumpaet, isu kontainer, ini kan semua dalam proses hukum. Sampai dengan detik ini belum ada putusan yang inkrah. Lalu konten kebohongan yang dimaksud itu yang mana?” tandasnya. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya