Berita

Hariman Siregar/Net

Politik

Hariman Siregar: Kembali Ke UUD 1945 Asli Bukan Berarti Demokrasi Mati

RABU, 06 FEBRUARI 2019 | 16:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengembalian UUD 1945 ke aslinya tidak akan mematikan demokrasi Indonesia. Sebaliknya, Indonesia justru akan kembali bernilai dan berkarakter.

Tidak seperti saat ini, di mana sistem kenegaraan telah jauh dari cita-cita proklamasi.

Demikian disampaikan aktivis senior Hariman Siregar kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2).


"Enggak, jadi saya kira founding father ngerti bener demokrasi dan sosialisme. Nah dua itu sebenarnya yang kuat dalam UUD kita, anti kolonialisme, kemerdekaan, demokrasi, dan sosialisme," kata Hariman.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi ala Amerika Serikat. Sebab, demokrasi di Indonesia menggunakan asas Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat.

"Jadi, bukan liberal, bukan individual bukan demokrasi individual," jelas Hariman.

Dia yakin, para pendiri bangsa telah memahami konteks demokrasi khas Indonesia adalah musyawarah mufakat.

"Sistem perwakilan ini kembali lagi musti ada demokrasi lagi siapa yang jadi perwakilan itu. Karenanya, mereka (pendiri bangsa) mengerti yang disebut perwakilan tadi," tutur Hariman.

UUD 1945 juga tidak serta merta mengembalikan Faksi TNI-Polri di DPR. Sebab, kehadiran fraksi itu sebatas tafsiran belaka.

"Itu kan tergantung tafsiran, bukan di UUD loh itu. Itu kan penjabaran yaitu tergantung kebutuhan. Kalau mereka merasa punya perwakilan ya boleh, tapi kalau mereka diwakili oleh yang lain ya enggak usah diperdebatin lagi," pungkasnya. [ian]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya