Berita

Acara Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI)/RMOL

Politik

Seruan Kembali Ke UUD 1945 Yang Asli Menggema Dari Gedung Rakyat

RABU, 06 FEBRUARI 2019 | 13:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Seruan untuk kembali ke UUD 1945 yang orisinil menggema di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seruan tersebut digaungkan oleh sejumlah tokoh nasional, purnawirawan TNI-Polti, aktivis, hingga para veteran.

Adalah Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) yang menyampaikan aspirasi kepada MPR untuk kembali ke UUD 1945 yang asli karena banyak mengalami perubahan dan telah jauh dari arah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Mantan Ketua KPK Irjen (Purn) Taufiequrachman Ruki mengatakan, bahwa UUD hari ini telah jauh dari isi UUD 1945.


"UUD sekarang itu bukan UUD 1945 tapi UUD 2002 (hasil amandemen). Kembalikan UUD 1945 untuk mewujudkan kembali keindonesiaan kita," kata Ruki di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2).

Ditempat yang sama, aktivis kawakan Hariman Siregar menambahkan bahwa perlunya kembali kepada UUD 1945 yang asli. Sebab, sistem pemerintahan hari ini telah mengalami perubahan yang cukup besar dan semangat kolektivitas keindonesiaan hilang.

"Saya mendukung kembali ke UUD 1945 yang asli. Karena telah terjadi perubahan yang sangat besar, kolektivitas hilang, sistem presidensial yang kuat juga hilang," tutur Hariman.  

"Kita harus mempunyai leadership yang kuat. Sistem yang sekarang ini sudah dibajak oleh uang, dan rusak," imbuhnya.

Ditambahkan mantan KSAD Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo, menurutnya UUD 1945 yang telah diamandemen tahun 2002 telah banyak merubah pasal-pasal yang jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan.

"Kesalahannya adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang imperialistis, liberal, kapitalis, dan asas kekeluargaan dan gotong royong dihilangkan," tutur Agustadi.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan para purnawirawan TNI/Polri, sejumlah anggota MPR, dan kalangan mahasiswa. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya