Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Soal Konsultan Asing, Jokowi Harus Minta Maaf Kepada Prabowo

RABU, 06 FEBRUARI 2019 | 09:45 WIB | LAPORAN:

. Calon Presiden petahana, Joko Widodo dituntut untuk segera meminta maaf kepada kompetitornya Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengatakan Jokowi telah menuduh Prabowo menggunakan konsultan asing untuk kampanye pemenangan Pilpres, namun Jokowi yang justru diduga kuat telah menyewa konsultan asing.

"Yang harus dilakukan Jokowi bukan klarifikasi, tetapi meminta maaf karena telah memfitnah Prabowo dengan tuduhan menggunakan konsultan asing," ujar Bin Firman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/2).


Nama Jokowi tercatum sebagai salah satu klien seorang ahli strategi politik ternama asal Amerika Serikat, Stanley B. Greenberg, PhD. Mengutip political-strategist.com, dijelaskan bahwa Greenberg merupakan pengumpul pendapat, ahli strategi politik, peneliti dan penulis kawakan.

Dia dikenal di seluruh dunia untuk panduan ilmiah dan berbasis penelitian yang telah membantu ratusan politisi, partai politik, perusahaan dan organisasi akar rumput untuk mewujudkan tujuan mereka. Penelitian Greenberg yang mendalam dan ekstensif kerap kali mengungkapkan kebenaran yang andal yang berhasil membantu politisi maupun korporat.

Terkait itu, Bin Firman menegaskan, sebenarnya tidak ada masalah jika Jokowi maupun Prabowo menggunakan konsultan asing. Karena hal tersebut merupakan hak politik mereka untuk merebut kemenangan, asalkan tak melanggar undang-undang.

"Hal tersebut sah-sah saja. Yang jadi masalah adalah ketika menuduh orang lain melakukan sesuatu akan tetapi justru dia sendiri yang melakukan. Ini fitnah namanya," pungkas pengamat politik ini. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya