Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Soal Konsultan Asing, Jokowi Harus Minta Maaf Kepada Prabowo

RABU, 06 FEBRUARI 2019 | 09:45 WIB | LAPORAN:

. Calon Presiden petahana, Joko Widodo dituntut untuk segera meminta maaf kepada kompetitornya Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengatakan Jokowi telah menuduh Prabowo menggunakan konsultan asing untuk kampanye pemenangan Pilpres, namun Jokowi yang justru diduga kuat telah menyewa konsultan asing.

"Yang harus dilakukan Jokowi bukan klarifikasi, tetapi meminta maaf karena telah memfitnah Prabowo dengan tuduhan menggunakan konsultan asing," ujar Bin Firman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/2).


Nama Jokowi tercatum sebagai salah satu klien seorang ahli strategi politik ternama asal Amerika Serikat, Stanley B. Greenberg, PhD. Mengutip political-strategist.com, dijelaskan bahwa Greenberg merupakan pengumpul pendapat, ahli strategi politik, peneliti dan penulis kawakan.

Dia dikenal di seluruh dunia untuk panduan ilmiah dan berbasis penelitian yang telah membantu ratusan politisi, partai politik, perusahaan dan organisasi akar rumput untuk mewujudkan tujuan mereka. Penelitian Greenberg yang mendalam dan ekstensif kerap kali mengungkapkan kebenaran yang andal yang berhasil membantu politisi maupun korporat.

Terkait itu, Bin Firman menegaskan, sebenarnya tidak ada masalah jika Jokowi maupun Prabowo menggunakan konsultan asing. Karena hal tersebut merupakan hak politik mereka untuk merebut kemenangan, asalkan tak melanggar undang-undang.

"Hal tersebut sah-sah saja. Yang jadi masalah adalah ketika menuduh orang lain melakukan sesuatu akan tetapi justru dia sendiri yang melakukan. Ini fitnah namanya," pungkas pengamat politik ini. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya