Pro dan kontra di negara demokrasi merupakan hal yang biasa. Masyarakat bebas untuk menyatakan suka dengan pemerintah, juga sebaliknya.
Mantan Danjen Kopassus Jenderal (Purn) Agum Gumelar juga menilai perbedaan pilihan politik dalam Pilpres 2019 sebagai hal yang wajar.
Hanya saja, dia menggarisbawahi kepada masyarakat untuk tidak mendukung gerakan radikal yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Yang saya ingin dan kumandangkan kalau memang nggak suka pemerintah nggak masalah, tapi jangan disalurkan dengan dukung gerakan radikal," ujarnya saat mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Maruf di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (5/2).
Selain itu, Agum meminta para tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk tidak menghalalkan segala untuk menang. Ada etika dan norma yang harus dijunjung tinggi dalam pertarungan pilpres.
Dia tidak ingin fenomena pilkada di Jawa Barat terbawa di pilpres. Agum menganggap ada cara-cara membodohi rakyat yang dipakai pada Pilkada Jabar. Sebab, kebenaran absolut dimonopoli oleh isu berbasis sentimen keagamaan.
“Di Jabar ada jurkam bilang jangan pilih A, dia kafir. Lalu dia pilih B, kalau nggak pilih B masuk neraka. Itu nggak mendidik. Itu membodohkan. Orang masuk surga bukan ditentukan ustaz, pendeta, biksu, kapolri, dan panglima. Yang tentukan Yang Maha Kuasa," demikian Agum.
[ian]
