Berita

Joko Widodo/Net

Politik

BPN: Konsultan Asing Yang Dituduhkan Jokowi Hoax

SELASA, 05 FEBRUARI 2019 | 15:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Pernyataan Joko Widodo mengenai adanya konsultan asing yang berada di belakang salah satu capres adalah  kebohongan besar.

Hal itu diutarakan oleh Direktorat Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/2).

"Jadi, saya sebagai direktur luar negeri BPN tahu betul bahwa kita tidak ada sama sekali konsultan asing," ujar Irawan.


"Di BPN ini semua kumpulan anak-anak bangsa yang memang banyak mendapatkan pendidikan di luar negeri. Saya bisa memastikan kita tidak menggunakan konsultan politik asing. Maka pernyataan Presiden (Jokowi) itu salah," imbuhnya.

Dia menjelaskan, isu ini muncul pertama kali muncul ketika pertama kali ada potongan video seorang pejabat dari Kedutaan Besar Rusia menyalami Prabowo Subianto sebelum capres nomor urut 02 tersebut menyampaikan pidato "Indonesia Menang" di JCC Jakarta pada 14 Januari lalu.

Saat itu, lanjut Irawan, pihaknya mengundang sejumlah beberapa pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sehabat. Dan ada 13 perwakilan yang datang.

"Jadi siapa yang memberikan masukan kepada Presiden, itu salah besar. Jadi, kita sesalkan tuduhan tersebut. Kita memiliki hubungan baik dengan negara itu. Hubungan diplomasi yang kita lakukan adalah hal biasa saja, yang juga dilakukan banyak partai politik, apalagi sekarang Pak Prabowo adalah calon presiden," tegasnya.

Baca: Klarifikasi Soal "Propaganda Rusia", Kedutaan: Kami Tidak Ikut Campur Urusan Dalam Negeri Indonesia

Pada kesempatan itu, Irawan mengimbau kepada kubu Jokowi agar fokus saja bekerja bagaimana meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di sisa masa jabatannya.

"Maka kami sangat menyesalkan komentar tersebut datang dari Presiden. Kita tidak ada mempergunakan jasa konsultan asing. Di sini, kita difitnah. Sementara di sana justru mereka lebih banyak mendatangkan tenaga kerja asing. Memangnya Indonesia kurang tenaga kerja?" tutup Irawan. [rus]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:12

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Begini Respon Pengusaha

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:05

Pemerintah Imbau Warga Pantau Peringatan BMKG Selama Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56

PMI Jaksel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:54

Trump Selipkan Sindiran untuk Oposisi dalam Pesan Natal

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:48

Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Aceh

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:15

Akhir Pelarian Tigran Denre, Suami Selebgram Donna Fabiola yang Terjerat Kasus Narkoba

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:00

Puan Serukan Natal dan Tahun Baru Penuh Empati bagi Korban Bencana

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:49

Emas Antam Naik, Buyback Nyaris Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:35

Sekolah di Sumut dan Sumbar Pulih 90 Persen, Aceh Menyusul

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:30

Selengkapnya