Berita

Joko Widodo/Net

Politik

BPN: Konsultan Asing Yang Dituduhkan Jokowi Hoax

SELASA, 05 FEBRUARI 2019 | 15:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Pernyataan Joko Widodo mengenai adanya konsultan asing yang berada di belakang salah satu capres adalah  kebohongan besar.

Hal itu diutarakan oleh Direktorat Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/2).

"Jadi, saya sebagai direktur luar negeri BPN tahu betul bahwa kita tidak ada sama sekali konsultan asing," ujar Irawan.


"Di BPN ini semua kumpulan anak-anak bangsa yang memang banyak mendapatkan pendidikan di luar negeri. Saya bisa memastikan kita tidak menggunakan konsultan politik asing. Maka pernyataan Presiden (Jokowi) itu salah," imbuhnya.

Dia menjelaskan, isu ini muncul pertama kali muncul ketika pertama kali ada potongan video seorang pejabat dari Kedutaan Besar Rusia menyalami Prabowo Subianto sebelum capres nomor urut 02 tersebut menyampaikan pidato "Indonesia Menang" di JCC Jakarta pada 14 Januari lalu.

Saat itu, lanjut Irawan, pihaknya mengundang sejumlah beberapa pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sehabat. Dan ada 13 perwakilan yang datang.

"Jadi siapa yang memberikan masukan kepada Presiden, itu salah besar. Jadi, kita sesalkan tuduhan tersebut. Kita memiliki hubungan baik dengan negara itu. Hubungan diplomasi yang kita lakukan adalah hal biasa saja, yang juga dilakukan banyak partai politik, apalagi sekarang Pak Prabowo adalah calon presiden," tegasnya.

Baca: Klarifikasi Soal "Propaganda Rusia", Kedutaan: Kami Tidak Ikut Campur Urusan Dalam Negeri Indonesia

Pada kesempatan itu, Irawan mengimbau kepada kubu Jokowi agar fokus saja bekerja bagaimana meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di sisa masa jabatannya.

"Maka kami sangat menyesalkan komentar tersebut datang dari Presiden. Kita tidak ada mempergunakan jasa konsultan asing. Di sini, kita difitnah. Sementara di sana justru mereka lebih banyak mendatangkan tenaga kerja asing. Memangnya Indonesia kurang tenaga kerja?" tutup Irawan. [rus]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya