Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Prediksi JK Indonesia Hancur Dipimpin Jokowi Bisa Jadi Kenyataan

SELASA, 05 FEBRUARI 2019 | 09:42 WIB | LAPORAN:

. Tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang minim koordinasi tak ubahnya seperti mengelola toko kelontong. Kondisi ini bisa saja menyebabkan hancurnya negeri ini sebagaimana prediksi Jusuf Kalla sebelum menjadi Wapres mendampingi Jokowi.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengatakan, tidak adanya koordinasi kerap terjadi di pemerintahan Jokowi. Penyebab utamanya adalah pemerintah sekarang memposisikan Jokowi sebagai "one man show".

"Hal seperti ini sering terjadi di era Jokowi. Semua hal adalah Jokowi, semua itu karena Jokowi dan sebagainya. Manajemen "one man show" ini bisa terlihat dari foto-foto Jokowi yang sering kita lihat sendiri. Baik dalam sebuah proyek atau bencana," ujar Bin Firman saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/2).


Hal ini diungkapkannya menanggapi janji Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengangkat 17.000 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi PNS, yang seakan ditepis sendiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin.

Syafruddin bilang THL-TBPP bukan diangkat sebagai ASN, melainkan melalui proses penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Bin Firman, semestinya sebelum mengeluarkan statement Jokowi terlebih dahulu berkoordinasi dengan para menterinya selaku anak buah. Jika manajemen pemerintahan tanpa didukung oleh koordinasi yang ketat dan pemahaman yang kuat antar lembaga, maka itu akan menyebabkan miskoordinasi.

"Seperti yang sering kita lihat selama Jokowi memimpin dimana keputusan Jokowi direvisi oleh menteri-menterinya. Begitu juga sebaliknya," terang pengamat politik ini.

Manajemen seperti ini tidak cocok diterapkan dalam mengelola negara, karena yang dibutuhkan untuk membangun bangsa adalah supertim, bukanlah orang yang ingin menjadi superman seperti Jokowi.

"(Manajemen seperti itu cocoknya diterapkan di) perusahaan baru dibangun atau toko kelontong. Bisa hancur negara ini seperti kata Pak JK," pungkas Bin Firman. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya