Berita

Imam Suroso/RMOL

Politik

PDIP: RUU Kebidanan Tidak Selesai Periode Ini Jadi Pertanyaan

SENIN, 04 FEBRUARI 2019 | 19:02 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. RUU Kebidanan yang sudah selama dua tahun dibahas oleh Komisi IX DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah tinggal menunggu tahap pengesahan.

Menurut Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Imam Suroso, jika dalam periode ini RUU Kebidanan tidak disahkan menjadi undang-undang maka akan timbul pertanyaan dari masyarakat.

"Pembahasan ini sudah ada 2 tahun lebih, ini sudah selesai kemarin mau ditunda setelah pemilu. Iya kalau clear, kalau tidak kan malah kasus. Nanti kalau ganti DPR mulai dari nol lagi, terus dana yang kemarin keluar gimana? Ngapain aja pemerintah dan DPR kok nggak clear?" ungkap Imam saat ditemui di Komplek DPR, Jakarta, Senin (4/2).


Imam mengaku biaya untuk melakukan penelitian dan pembahasan RUU ini sangat besar. Sehingga hal itu menjadi beban moral Komisi IX DPR dan pemerintah.

"Sebelum periode ini berakhir harus sudah diundangkan kalau tidak, negara rugi, karena sudah lama membuat RUU tapi tdk jadi-jadi. Anggaran sudah keluar banyak," tegasnya.

Selain itu, lanjut Imam, adanya UU ini akan menolong masyarakat dalam hal pelayanan termasuk juga untuk para bidannya. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi kalau RUU ini tidak segera diundangkan.

"Rakyat Ok, bidan Ok, DPR Ok, pemerintah Ok, ini sudah jadi UU yang bagus, sudah berkaliber nasional dan internasional. Sudah selesai pasal demi pasal dari tim perumus, tim sinkronisasi, ditajamkan di pemerintah dan DPR hasilnya insya Allah dirasakan semuanya," pungkasnya. [rus]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya