Berita

Rudiantara/Net

Politik

Misbakhun: Pernyataan Rudiantara Soal Gaji Wujud Nyata Proporsionalitas

MINGGU, 03 FEBRUARI 2019 | 08:19 WIB | LAPORAN:

Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara soal gaji menunjukkan sikap proporsional dan loyalitas.

Karena itu, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membela Rudiantara yang sedang jadi bulan-bulanan oleh tagar #YangGajiKamuSiapa.

"Menteri adalah pembantu presiden. Seorang pembantu presiden yang loyal berarti menteri yang bagus,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Minggu pagi (3/2).


Influencer di Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (TKN  Jokowi - Ma’ruf) itu menuturkan, kritik kepada Rudiantara merupakan hal wajar. Namun, kata Misbakhun, loyalitas menteri juga sangat diperlukan karena presiden harus memperoleh dukungan memadai dari para pembantunya.

Mantan pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan itu menuturkan, menteri adalah pejabat yang diangkat secara politik oleh presiden. Istilahnya political appointee.

"Jadi ini bukan urusan salah dan tidak, tetapi soal loyalitas seorang menteri kepada  presidennya. Loyalitas seorang Rudiantara kepada Pak Jokowi karena menjadi political appointee pilihan presiden," tutur Misbakhun.

Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu juga menjelaskan soal gaji bagi PNS. Misbakhun mengatakan, semua gaji untuk PNS dari APBN.

Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu memerinci, sumber APBN adalah pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

"Kalau hibah digunakan untuk membayar gaji," paparnya.

Namun, kata Misbakhun, ada sumber pembiayaan lain di luar pajak, PNBP ataupun hibah. Pembiayaan lain itu lebih dikenal dengan istilah utang.

Hanya saja, kata Misbakhun, sistem keuangan negara melalui APBN membuat sumber-sumber penerimaan tak bisa dipisah-pisahkan.

Pembahasan alokasi APBN pun melibatkan pemerintah dan seluruh fraksi di DPR.

"Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa gaji itu dibayar dari utang, karena memang pada prinsipnya semua uang yang masuk ke dalam APBN itu tidak mungkin dipisah-pisahkan satu per satu," paparnya.[wid]
    
 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:20

Tok! Pertamax Naik Drastis Jadi Rp16.250 per Liter Mulai Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:02

Peringati 100 Hari Perang, Ghalibaf Puji Keteguhan Rakyat Iran

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:49

Logam Mulia Melemah, Pasar Waspadai Lonjakan Inflasi AS

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:39

JIS Diburu Sponsor, Jakpro Mulai Proses Tender Naming Rights

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:27

AS Gempur Iran Setelah Helikopter Apache Ditembak Jatuh di Selat Hormuz

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:16

Saham Teknologi dan Perbankan Tertekan, Bursa Eropa Ditutup Lesu

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:05

Ditopang Geng Solo dan Golkar, Duet Gibran-Bahlil Bisa jadi Efek Kejut di Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:58

Iran Disebut Memiliki Tiga Senjata Nuklir yang Bikin AS-Israel Ketar-ketir

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:30

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01

Selengkapnya