Fahri Hamzah menepati janji mengungkap persekongkolan pimpinan PKS dalam kasus pemecatan dirinya dari kepengurusan hingga kader partai, termasuk upaya elit PKS mempreteli jabatannya sebagai wakil ketua DPR RI.
Fahri Hamzah yang didampingi kuasa hukumnya mempresentasikan persekongkolan di hadapan media di Media Center DPR, Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2).
Dengan tegas Fahri menyatakan pemecatan dirinya sarat rekayasa.
"Pemecatan saya itu sebagai sebuah kasus rekayasa atau bohong yang dibuat oleh lima pimpinan PKS tergugat," tegasnya.
Dia menyebut kelima pimpinan PKS tersebut adalah Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Takhim Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, anggota Majelis Takhim Abdi Sumaithi, dan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi Abdul Muiz Saadih.
Fahri membeberkan adanya pertemuan pimpinan PKS dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu bagian dari skenario proses pemecatannya.
Pertemuan tersebut, ujarnya, dilakukan sangat intens. Dia pun menunjukkan satu artikel berita dari media online.
"Ada satu artikel yang memberitakan pimpinan PKS bertemu Jokowi, Presiden PKS mengaku tidak izin ke KMP (Koalisi Merah Putih). Jadi ada dugaan tekanan kepada saya itu berkaitan dengan keinginan pimpinan PKS masuk ke pemerintahan," ungkapnya.
Nah, untuk mengakomodir keinginan itu, menurut Fahri, pimpinan PKS melakukan pembersihan terhadap kadernya yang berbeda sikap dengan pemerintah. Saat upaya itu dilakukan Fahri menjabat sekretaris harian KMP.
Dia menyebut nama Salim Segaf Al Jufri yang pernah membeberkan alasan bertemu dengan pemerintah.
"Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pernah bertemu saya dan memberikan alasan mendekat ke pemerintah. Rupanya, mereka menganggap saya sebagai orang yang selalu kritis kepada pemerintahan. Namun di sisi lain, hal itu berpotensi membahayakan partai," kata Fahri mengutip perkataan Salim Segaf.
Namun, dengan tegas Fahri mengatakan bahwa pimpinan PKS bisa saja semena-mena memecat dirinya dari partai, tetapi tidak bisa memecat dari jabatan wakil ketua DPR. Sebab jabatan ini tak bisa diintervensi partai.
Fahri mengatakan sejak dipecat dirinya masih membayar iuran ke PKS. Dia menghitung iuran yang dikeluarkannya sudah melebihi Rp 1 miliar dan uangnya dikirim melalui transfer. Dia berkeyakinan iurannya sama besarnya dengan pihak yang memecatnya. Namun Fahri Hamzah tidak yakin iuran itu dibayar.
Sedangkan terkait penggunaan uang ganti rugi sebesar Rp 30 miliar sesuai perintah pengadilan, Fahri kembali menegaskan uang itu akan digunakan untuk menutupi lubang-lubang dari kegagalan Sohibul Iman Cs dalam memimpin PKS.
[dem]
