Berita

Ahmad Dhani/Net

Politik

Penahanan Ahmad Dhani, BPN: Cara Ini Lazim Dilakukan Penguasa Otoriter

JUMAT, 01 FEBRUARI 2019 | 13:51 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai penahanan musisi Ahmad Dhani sudah menjadi bukti bahwa rezim Joko Widodo otoriter.

Hal itu disampaikan oleh Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menegaskan bahwa proses hukum yang kini sedang dijalankan oleh musisi Ahmad Dhani adalah upaya pemerintah membungkam suara lawan-lawan politik.

"Cara ini lazim dilakukan oleh penguasa yang bersifat otoriter," kata Andre dalam keterangannya, Jumat (1/2).


Tidak hanya Ahmad Dhani kata Andre, proses hukum terhadap sejumlah pihak yang dianggap beroposisi dengan pemerintah seperti Rocky Gerung juga merupakan langkah penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara merusak tatanan demokrasi.  

"Ahmad Dhani dan sahabat-sahabat kami lainnya adalah tahanan politik. Ini rezim otoriter yang menggunakan kekuasaannya untuk menekan oposisi dan lawan politik," ujar politisi Gerindra tersebut.

Dia berkeyakinan bahwa calon yang diusungnya jika menang tidak akan menggunakan cara-cara otoriter seperti ini.

"Jika model pemerintahan seperti ini dilanjutkan, bahayanya bakal timbul saling dendam di masa depan. Ini yang kami khawatirkan. Namun, saya meyakini Prabowo-Sandi tidak akan melakukan cara-cara menekan semacam itu. Demi Allah!" tandas Andre Rosiade. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya