Berita

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu/Net

Politik

Politisi PDIP Dukung Usulan Ketua DPR, Sepeda Motor Boleh Masuk Tol

JUMAT, 01 FEBRUARI 2019 | 10:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Wacana pengendara roda dua dibuatkan jalur khusus sepeda motor di jalan tol yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo perlu segera ditindaklanjuti.

Usulan pimpinan DPR merupakan aspirasi dari berbagai elemen, baik pemerintah maupun masyarakat pengguna jalan raya, khususnya pengendara roda dua.

Mengutip data Mabes Polri, populasi sepeda motor tahun 2018 mencapai 111.571.239 unit atau setara dengan 42,4 persen penduduk Indonesia di tahun yang sama.


Untuk itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mendukung usulan ketua DPR tersebut agar sepeda motor bisa masuk tol.

Masinton Pasaribu menyebutkan pentingnya diperbanyak lagi jalan tol yang membuka akses sepeda motor.

"Secara konstitusional setiap peraturan yang dibuat tidak boleh mendiskriminasi hak-hak warga negara. Termasuk hak warga negara pengguna sepeda motor untuk menikmati hasil pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan tol yang sedang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Masinton dalam pesan keterangan persnya, Jumat (1/2).

Sambung dia, tidak ada peraturan yang dilanggar. Dengan adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2005 dengan PP 44/2009 yang membolehkan sepeda motor masuk tol dengan syarat, Masinton menyimpulkan apabila pemerintah memperbanyak ruas tol yang bisa dilalui sepeda motor tidak ada peraturan yang dilanggar.

Dengan dibolehkannya sepeda motor di tol Jembatan Suramadu dan ruas tol Bali, Masinton menyampaikan bahwa angka kecelakaan tidak setinggi di ruas jalan-jalan umum.

Dia berharap pemerintah memperbanyak lagi jalan tol yang boleh dimasuki sepeda motor sehingga angka kecelakaan lalu lintas secara nasional dapat ditekan.

"Karena sepeda motor roda dua merupakan moda transportasi darat yang digunakan mayoritas rakyat Indonesia," pungkas Masinton. [rus]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya