Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu/Net
. Wacana pengendara roda dua dibuatkan jalur khusus sepeda motor di jalan tol yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo perlu segera ditindaklanjuti.
Usulan pimpinan DPR merupakan aspirasi dari berbagai elemen, baik pemerintah maupun masyarakat pengguna jalan raya, khususnya pengendara roda dua.
Mengutip data Mabes Polri, populasi sepeda motor tahun 2018 mencapai 111.571.239 unit atau setara dengan 42,4 persen penduduk Indonesia di tahun yang sama.
Untuk itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mendukung usulan ketua DPR tersebut agar sepeda motor bisa masuk tol.
Masinton Pasaribu menyebutkan pentingnya diperbanyak lagi jalan tol yang membuka akses sepeda motor.
"Secara konstitusional setiap peraturan yang dibuat tidak boleh mendiskriminasi hak-hak warga negara. Termasuk hak warga negara pengguna sepeda motor untuk menikmati hasil pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan tol yang sedang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Masinton dalam pesan keterangan persnya, Jumat (1/2).
Sambung dia, tidak ada peraturan yang dilanggar. Dengan adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2005 dengan PP 44/2009 yang membolehkan sepeda motor masuk tol dengan syarat, Masinton menyimpulkan apabila pemerintah memperbanyak ruas tol yang bisa dilalui sepeda motor tidak ada peraturan yang dilanggar.
Dengan dibolehkannya sepeda motor di tol Jembatan Suramadu dan ruas tol Bali, Masinton menyampaikan bahwa angka kecelakaan tidak setinggi di ruas jalan-jalan umum.
Dia berharap pemerintah memperbanyak lagi jalan tol yang boleh dimasuki sepeda motor sehingga angka kecelakaan lalu lintas secara nasional dapat ditekan.
"Karena sepeda motor roda dua merupakan moda transportasi darat yang digunakan mayoritas rakyat Indonesia," pungkas Masinton.
[rus]
