Tindakan delegasi Vanuatu memberikan panggung kepada Ketua United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda saat kunjungan kehormatan ke kantor Komisi Tinggi HAM Perserikan Bangsa–Bangsa (KTHAM PBB) pekan lalu sudah melampaui batas diplomatik.
Kecaman atas aksi itu turut disuarakan oleh anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar.
“Kita mengecam langkah yang diambil oleh Vanuatu di KTHAM PBB,†tegasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (31/1).
Terlebih, sambungnya, tindakan Vanuatu ini bukan kali pertama dilakukan. Mereka pernah menyuarakan isu HAM tentang Papua di forum internasional pada Sidang Umum (SU) ke-73 PBB yang berlangsung 25 September hingga 1 oktober 2018. Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM.
“Vanuatu dan beberapa Negara di kepulauan pasifik terus menerus memberikan kesempatan dan membantu menyuarakan kepentingan Organisasi Papua Merdeka. Mereka nampak mendapatkan informasi yang berat sebelah dan keliru, terlebih organisasi papua merdeka kerap mengaitkan masala ini sebagai persoalan rumpun Melanesia,†sambungnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk menjadikan masalah ini sebagai pelajaran. Delegasi Indonesia, sambungnya, harus lebih baik lagi dalam memperkuat strategi diplomasi terkait masalah Papua.
“Sikap Vanuatu dan beberapa negara di Pasifik yang melakukan pembelaan terhadap OPM merupakan bentuk kegagalan diplomasi Indonesia dalam meyakinkan negara-negara tersebut terhadap penanganan Papua,†tegas politisi PKS itu.
“Agar tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari dalam kerja diplomatik, ada baiknya dibangun komunikasi yang konstruktif dengan Negara-negara pasifik. Sehingga mereka mendapatkan gambaran utuh terkait kondisi Papua,†pungkasnya.
[ian]
