Berita

Said Aqil Siradj/Net

Politik

RUU Ponpes Tawaran Soeharto Pernah Ditolak Kakek Cak Imin

JUMAT, 01 FEBRUARI 2019 | 01:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rancangan Undang Undang (RUU) Pondok Pesantren yang sempat disinggung presiden Jokowi pada saat memberikan sambutan di Harlah ke-93 Nahdlatul Ulama (NU) disambut baik oleh Ketua PBNU Said Aqil Siradj.

Dia berharap RUU itu benar-benar menimbulkan kemaslahatan untuk persatuan dan tidak ada celah yang merugikan bagi pesantren.

"Iya insyaallah akan dibahas supaya tidak ada lubang yang mengganggu. Supaya betul-betul maslahat," ujar Said Aqil usai acara di lokasi, JCC Senayan, Jakarta, Kamis, (31/1).


Said kemudian menyinggung RUU Pondok Pesantren yang pernah diajukan pemerintah di era presiden Soeharto. Saat itu, kader NU yang berada di Fraksi PPP menolak keras usulan tersebut. Sebab, RUU Pondok Pesantren zaman orde baru dinilai tidak bisa menjaga independensi pesantren.

"Dulu Pak Harto menawarkan RUU Pesantren Mbah Bisri Syamsuri kakeknya Muhaimin (Cak Imin) Ketua Fraksi PPP menolak. Karena khawatir independensi pesantren terganggu. Kebebasan, kemandirian, dan kesederhanaannya," tutur Aqil.

Aqil berharap, RUU Pesantren ini ke depannya dapat menguatkan dan menjaga independensi pesantren dari intervensi di luar pondok pesantren itu sendiri. Sebab, hal ini berkaitan dengan anggaran dari negara.

"Kemandirian pesantren harus tetap terjaga walaupun ada anggaran. Walhasil pesantren harus tetap dijaga independensinya. Membangun bangsa tanpa ada intervensi siapapun di bidang pendidikan dan karakter," pungkasnya. [ian]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya