Mantan Menkeu: Tata Kelola Utang Zaman Jokowi Tidak Jelas

Manajemen pengelolaan tidak tepat sasaran membuat utang pemerintah Joko Widodo semakin meroket. Tercatat, per Desember 2018 utang mencapai Rp 4.418 triliun, dari sebelumnya senilai Rp 3.995 triliun, atau naik 10,5 persen sepanjang tahun.

Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier menilai pemerintahan Jokowi tidak memiliki pengelolaan uang hasil utang yang jelas.

“Jadi berapa bayar bunga, untuk subsidi berapa, untuk macam-macam tidak terperinci,” kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru 'Kemelut Utang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi' di media center pasangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).

Indikator paling nyata, sambungnya, adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan tidak bisa beranjak dari angka 5 persen. Menurutnya, jika pemakaian uang dari hasil utang tepat sasaran, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia kemudian membandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, uang hasil utang dikelola terperinci, sehingga peningkatan utang tidak melonjak setinggi saat ini dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

“Sekarang utangnya penggunaan tidak jelas. Tidak efektif. Karena tidak semua untuk proyek, tapi sebagian itu adalah untuk pengeluaran yang sifatnya rutin atau tidak layak dibiayai dari pinjaman,” tegas tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu.

Sebagai solusi, Fuad mengusulkan adanya reformasi APBN, sehingga bisa mengatasi defisit neraca perdagangan.

“Kalau itu direformasi itu tidak akan defisit APBN. Kan sama saja tidak ada utang baru,” pungkasnya. [ian]