Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Adhie M. Massardi: Rizal Ramli, Cendekiawan Tanpa Nafsu Kekuasaan

RABU, 30 JANUARI 2019 | 14:26 WIB | LAPORAN:

Editorial Media Indonesia (MI) hari ini (Rabu 30/1) mendapat respon Jurubicara era Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi.

Menurut Adhie, editorial MI berjudul Suluh Cendekiawan itu secara umum bagus. Menjelaskan fungsi sosial kaum intelektual atau cendekiawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi menjadi bermasalah ketika menyebut Rizal Ramli sebagai intelektual atau cendekiawan tidak memainkan perannya secara baik dan benar.

"Kualitas kecendekiawanan dan keintelektualan Rizal Ramli itu 24 karat. Makanya dia menjadi menteri paling dipercaya Gus Dur saat beliau presiden dan mimpin kabinet," katanya.


Adhie juga mengingatkan, sebagai cendekiawan, Rizal Ramli sudah memainkan perannya secara optimal, bahkan sangat bermurah hati, untuk memperbaiki sistem dan pola pemerintahan demi kemaslahatan rakyat banyak.

"Kalau dibukukan, niscaya sudah berjilid-jilid kritik yang disampaikan DR Rizal Ramli kepada pemerintah. Dan berbeda dengan kebanyakan pengeritik pemerintah, Rizal Ramli selalu melengkapi dengan suplemen solusinya," kata Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters (PSV) ini.

Mengenai ada kesalahan dalam mengutip data pinjaman pemerintah sejumlah 2 miliar  dolar AS dengan imbal hasil sangat tinggi yakni sebesar 11,625 persen, menurut Adhie, itu kesalahan manusiawi dan terpenting sudah dikoreksi dalam kesempatan pertama.

"Tapi satu hal yang dilupakan teman-teman di grup MI milik Surya Paloh itu, ilmuwan bisa salah soal data, bahkan analisa, tapi yang dipantang oleh cendekiawan adalah berbohong. Faktanya, dari sisi substansi, Rizal Ramli bahkan sama sekali tidak salah," ujar Adhie, menekankan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution, kemarin (Selasa, 29/1)  mengakui sendiri bunga unga obligasi (utang) Indonesia memang lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

"Jadi insinuasi MI terhadap Rizal Ramli sebagai penyebar hoax telah terkooptasi oleh oportunisme, petualang politik, semangat keilmuannya direduksi dan dikerdilkan demi menyerang individu, kelompok, dan golongan tertentu, dalam kasus ini yang menjadi sasaran ialah pemerintah, merupakan opini yang menyesatkan dan sangat disesalkan," tegas Adhie.

Soal integritas dan kredibilitas, menurut Adhie, rekam jejak Rizal Ramli mungkin yang terbaik dibandingkan dengan kebanyakan tokoh atau elite di negeri ini. Karena hal ini sudah diukir Rizal Ramli sejak mahasiswa, pertengahan 1970-an, melalui gerakan anti-kebodohan yang mendorong pemerintah waktu itu mengeluarkan kebijakan 'wajib belajar 9 tahun'.

DR Rizal Ramli, masih kata Adhie, juga bukan tipikal intelektual yang bisa digoda kekuasaan.

Buktinya, ketika diminta Presiden Joko Widodo menjadi Menko Maritim tempo hari, karakter intelektual dan kecendekiawanannya tetap berfungsi sempurna. Dia tetap memberikan peringatan dini terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah, sehingga dalam beberapa hal, pemerintah terhindar dari potensi kerugian.

Misalnya, urung membeli armada pesawat besar untuk BUMN Garuda Indonesia.

"Tapi secara umum, kebanyakan orang di sekeliling Presiden alergi terhadap alarm atau sistem peringatan dini. Maka, pilihannya adalah ‘mematikan alarm’ lalu tidur lagi. Sehingga ketika bangun kesiangan, bingung melihat program 35 MW listrik mangkrak, biaya per/km jalan tol sangat mahal, dan seterusnya," imbuhnya.

Tapi paling disesalkan Adhie Massardi dari tulisan editorial di MI itu adalah terkesan bahwa bangsa sebesar ini, peran intelektual dan kecendekiawannya hanya dibebankan kepada seorang Rizal Ramli.

"Padahal kalangan akademisi di kampus-kampus, bahkan jurnalis dan para pemilik media seperti Surya Paloh, seharusnya juga memainkan peran sebagai intelektual, sebagai cendekiawan, menjadi alat kontrol kekuasaan agar tidak terlalu jauh menyimpang seperti sekarang ini," tegasnya.

"Apalagi media massa seperti televisi kan menggunakan ranah (frekuensi) milik publik dalam operasionalnya," pungkas Adhie M Massardi.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya