Berita

Rocky Gerung/Net

Politik

Demokrat: Penguasa Terganggu Dengan Eksistensi Rocky Gerung

RABU, 30 JANUARI 2019 | 13:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Eksistensi Rocky Gerung yang mampu membentuk akal sehat bagi masyarakat lewat gagasan, pemikiran dan opininya sangat mengganggu penguasa saat ini.

Hal itu disampaikan oleh Kadiv Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/1).

"Kenapa penguasa terganggu karena eksistensinya mampu merubah akal kedunguan menjadi akal sehat. Ini jelas sangat terganggu sekali penguasa," kata Ferdinand.


Sehingga dia menangkap kesan bahwa kasus yang dialamatkan kepada ahli filsafat itu hanya diada-adakan saja guna menyelamatkan eksistensi penguasa di hadapan publik.

"Saya lihat kasus Rocky Gerung ini sangat mengada-ngada dan dipaksakan," ungkap Ferdinand.

Jurubicara BPN Prabowo-Sandi ini berharap agak pihak kepolisiaan tak perlu melanjutkan kasusnya karena legal standing pelapor juga tidak jelas.

"Kami berharap agar kepolisian menghentikan kasus ini karena tidak layak kasus ini diangkat-angkat. Legal standing pelapornya pun juga tidak jelas," tutup Ferdinand.

Pemeriksaan Rocky Gerung dijadwalkan pada Kamis 31 Januari 2019 pukul 10.00 WIB oleh penyidik Unit IV Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reskrimsus di Mapolda Metro Jaya terkait tuduhan penistaan agama.

Rocky Gerung akan diperiksa sebagai terlapor atas pernyataannya dalam program diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) tanggal 10 April 2018 yang menyebutkan bahwa kitab suci adalah fiksi.

Pelapor Rocky Gerung ini adalah Jack Boyd Lapian yang merupakan Sekjen Cyber Indonesia dan dikenal juga sebagai simpatisan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya