Berita

Rocky Gerung/Net

Politik

Demokrat: Penguasa Terganggu Dengan Eksistensi Rocky Gerung

RABU, 30 JANUARI 2019 | 13:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Eksistensi Rocky Gerung yang mampu membentuk akal sehat bagi masyarakat lewat gagasan, pemikiran dan opininya sangat mengganggu penguasa saat ini.

Hal itu disampaikan oleh Kadiv Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/1).

"Kenapa penguasa terganggu karena eksistensinya mampu merubah akal kedunguan menjadi akal sehat. Ini jelas sangat terganggu sekali penguasa," kata Ferdinand.


Sehingga dia menangkap kesan bahwa kasus yang dialamatkan kepada ahli filsafat itu hanya diada-adakan saja guna menyelamatkan eksistensi penguasa di hadapan publik.

"Saya lihat kasus Rocky Gerung ini sangat mengada-ngada dan dipaksakan," ungkap Ferdinand.

Jurubicara BPN Prabowo-Sandi ini berharap agak pihak kepolisiaan tak perlu melanjutkan kasusnya karena legal standing pelapor juga tidak jelas.

"Kami berharap agar kepolisian menghentikan kasus ini karena tidak layak kasus ini diangkat-angkat. Legal standing pelapornya pun juga tidak jelas," tutup Ferdinand.

Pemeriksaan Rocky Gerung dijadwalkan pada Kamis 31 Januari 2019 pukul 10.00 WIB oleh penyidik Unit IV Subdit IV Cyber Crime Direktorat Reskrimsus di Mapolda Metro Jaya terkait tuduhan penistaan agama.

Rocky Gerung akan diperiksa sebagai terlapor atas pernyataannya dalam program diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) tanggal 10 April 2018 yang menyebutkan bahwa kitab suci adalah fiksi.

Pelapor Rocky Gerung ini adalah Jack Boyd Lapian yang merupakan Sekjen Cyber Indonesia dan dikenal juga sebagai simpatisan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya