Berita

Foto: Net

Politik

Otak Di Balik Tabloid Indonesia Barokah Harus Diusut

RABU, 30 JANUARI 2019 | 06:31 WIB | LAPORAN:

Peredaran masif tabloid Indonesia Barokah di masjid-masjid yang ada di berbagai wilayah terutama di Pulau Jawa, harus menjadi perhatian serius penyelenggara Pemilu. KPU dan Bawaslu, kepolisian, kedua tim sukses, dan pihak terkait lainnya perlu segera mengantisipasi.

Ini karena tensi Pemilu 2019 terutama Pilpres yang cukup panas. Dikhawatirkan semakin mengkristal akibat masifnya peredaran tabloid yang menyudutkan salah satu pasangan calon (paslon).

Senator dapil Jakarta, Fahira Idris memandang, kehadiran tabloid Indonesia Barokah tidak hanya mencederai proses demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu 2019, tetapi juga merugikan kedua paslon.


"Patut diduga kuat niat mereka menulis, menerbitkan, dan mengedarkan tabloid ini ke tengah-tengah masyarakat untuk menyemai konflik dan gesekan. Kalau memang isinya memenuhi standar jurnalistik, tidak bernuansa hoax, tendensius dan tidak berniat mengadu domba kita, pasti mereka mencantumkan penanggung jawab, awak redaksi, termasuk kontak dan alamat redaksi yang benar-benar ada, bukan fiktif atau palsu. Ini kan tidak, makanya harus diusut tuntas siapa otak dan aktornya,” tegas Fahira dalam keterangannya.

Menurut Fahira, sumber daya yang dihabiskan ‘otak’ atau ‘aktor’ di balik penulisan, penerbitan, dan penyebaran tabloid ini tidak boleh dianggap hanya sebatas sebatas penyampaian pendapat.

Sebab, jika ditelik dari biaya pengiriman tabloid ini ke berbagai wilayah yang menghabiskan uang miliaran rupiah, patut diduga kuat ingin memantik kegaduhan dan keresahan menjelang Pemilu 2019.

Kedua paslon, lanjut Fahira, jelas dirugikan oleh tabloid ini. Oleh karena itu, tabloid ini jangan diberi ruang apalagi ditolerir.

"Ingat, Pemilu 2019 pertaruhan besar bagi bangsa ini. Apa jadinya jika ruang-ruang publik kita menjelang 17 April dipenuhi oleh informasi-informasi seperti yang ada di tabloid Indonesia Barokah ini. Pemilu bisa kacau, karena sedikit saja terjadi gesekan, sangat berpotensi melahirkan konflik terutama ditataran masyarakat yang pilihan politiknya berbeda," pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri di Pemilihan Legislatif 2019. [wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya