Kasus hukum yang menimpa musisi Ahmad Dhani berpotensi menggerus elektabilitas calon presiden petahana Joko Widodo.
Pernyataan itu beberapa kali dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai Dhani mendapat vonis 1,5 bulan penjara atas kasus ujaran kebencian.
Fahri beralasan bahwa Jokowi terlalu menikmati kehadiran UU ITE yang banyak menahan para pengkritiknya. Mantan gubernur DKI Jakarta itu, kata Fahri bahkan tidak menggubris desakan publik agar UU tersebut direvisi.
"Ya Pak Jokowi menikmati. Karena ini (UU ITE) semua kan banyak yang ngeritik dia, tapi dinikmati. Ya saya mohon maaf, Pak Jokowi kelihatannya nggak paham," ujar Fahri di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).
Dia yakin elektabilitas Jokowi semakin tergerus dengan vonis yang dijatuhkan pada Ahmad Dhani. Apalagi, sebelum kasus tersebut, banyak kasus lain yang juga muncul dan berimplikasi negatif untuk Jokowi.
"Dari tabloid
Indonesia Barokah, Abu Bakar Baasyir, sekarang Ahmad Dhani, kayaknya tuh terus menerus, nanti dia akan bikin lagi, ini masih ada 78 hari lagi kan. Dia bikin sampai elektabilitasnya tinggal 20 persen," tutur Legislator asal Sumbawa itu.
Bagi mantan aktivis 98 itu, kasus hukum yang dialami musisi Ahmad Dhani tidak relevan dengan tudingan telah melakukan ujaran kebencian.
"Dhani menulis status di medsosnya kan 'Di Indonesia ini penista agama itu layak diludahi wajahnya.' Artinya penista agama kan kejahatan dan ada UU-nya, korupsi pun kejahatan, terorisme pun kejahatan. Nanti kalau ada orang bilang 'pelaku pembunuhan layak diludahi' itu nanti kita jadi tersangka, kan bahaya," tutur Fahri.
Lebih lanjut, Fahri menduga presiden Jokowi sedang digembosi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya.
"Pak Jokowi itu seperti sedang dijatuhkan perlahan-lahan secara sistematis supaya elektabilitasnya turun terus menerus oleh orang-orang di sekitarnya. Atau upaya melucuti presiden Jokowi," demikian Fahri.
[ian]
