Berita

Foto/Net

Politik

Minta Jatah 10 Menteri, Cak Imin Kekanak-kanakan

SELASA, 29 JANUARI 2019 | 18:03 WIB | LAPORAN:

Ulah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta jatah 10 kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin menjadi bentuk nyata sifat kekanak-kanakan.

Pengamat politik Bin Firman Tresnadi mengatakan, meski hanya dianggap sebagai kelakar, pernyataan Cak Imin bisa menimbulkan perpecahan di tubuh koalisi pengusung Jokowi-Maruf.

"Karena logikanya jatah menteri baru bisa dinilai dari hasil perolehan suara partai-partai," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/1).


Menurut Bin Firman, sudah menjadi rahasia umum kalau salah satu tujuan dari partai yang tergabung dalam koalisi adalah untuk mendapatkan jatah kekuasaan.

Namun pada dasarnya, masyarakat awam pun memiliki standar tersendiri untuk sosok yang menempati posisi menteri. Standar itu adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidangnya dan keberanian untuk mengambil kebijakan tidak populer namun baik untuk kepentingan rakyat

"Salah satu contoh menteri yang diharapkan rakyat seperti Susi Pudjiastuti atau Rizal Ramli saat beliau menjabat menteri," bebernya.

Sementara itu, meski sudah lebih dari empat tahun menjabat, tidak satu pun menteri yang berasal dari PKB menunjukkan prestasi membanggakan. Kinerja Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olah raga Imam Nahrawi, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, dan Menristek Dikti M. Nasir terllihat biasa saja.

"Bahkan menpora harus berurusan dengan KPK. Makanya apa yang disampaikan oleh Cak Imin ini sebenarnya menunjukkan arogansi dan sifat kekanak-kanakan dalam berpolitik," tegas Bin Firman yang juga direktur eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM). [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya