Berita

Sodik Mujahid/Net

Politik

BPN: Kericuhan Masjid Jogokaryan Bisa Seperti Teror PKI Di Kanigoro

SELASA, 29 JANUARI 2019 | 03:34 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kericuhan antara pendukung Joko Widodo dengan Pemuda Masjid Jagokaryan, Yogyakarta menunjukkan mereka jauh dari umat Islam. Begitu kata Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sodik Mujahid.

Dia mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab, jika dibiarkan, maka insiden penyerbuan umat Islam di Kanigoro, Kecamatan Kras, Kediri, pada 13 Januari 1965 silam bisa terulang.

Kala itu, ribuan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) menyerbu dan menangkap puluhan santri dan ulama di Kanigoro untuk diserahkan ke pihak kepolisian karena dianggap antek-antek nekolim yang anti Nasakom dan anti revolusi.


"Tindakan seperti ini, jika dibiarkan bisa mengarah seperti peristiwa yang terjadi awal tahun 1965 ketika sekelompok Pemuda Rakyat menyerang masjid dan peserta training PII (Pergerakan Islam Indonesia) yang disebut peristiwa Kanigoro,” kata politisi Gerindra itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/1).

Dia berharap, publik bisa menilai sesungguhnya siapa yang memusuhi Islam dan menggunakan isu-isu keagamaan dalam pilpres. Publik juga harus menilai keadilan dan komitmen aparat keamanan serta aparat penegak hukum di wilayah NKRI ini.

Sejumlah massa pendukung Jokowi membuat keributan di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta pada Minggu (27/1). Baca: Usai Deklarasi, Pendukung Jokowi Ribut Dengan Pemuda Masjid

Kericuhan dipicu saat rombongan massa yang baru saja pulang dari deklarasi mendukung capres 01 Jokowi-Maruf Amin di Stadion Mandala Krida, mencopoti spanduk yang berada di area jalan di depan Masjid.

Tak hanya itu saja, massa juga berhenti di depan masjid dan menggeber motornya.

“Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Provokasi apalagi perusakan fasilitas masjid masuk dalam kriteria menghina tempat ibadah umat,” pungkas Wakil Ketua Komisi VIII DPR tersebut. [ian]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya