Mayjen TNI (Purn) Supiadin AS/RMOL
. Menjelang Pemilu serentak 2019 pada 17 April mendatang, suasana politik dan keamanan mulai memanas. Hal tersebut ditandai munculnya sejumlah kasus.
Sejumlah kasus kasus itu misalnya, polemik razia buku PKI, pernyataan pemerintah untuk menimbang ulang rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir, pernyataan Panglima TNI di Kemhan pada 16 Januari lalu tentang perlu persiapan peralatan teknologi canggih perang kota menghadapi teroris, dan pernyataan Panglima TNI bahwa PKI sudah bukan lagi menjadi ancaman bangsa hingga keresahan mantan Wakasad Letjen (Purn) Kiki Syahnakri yang saat ini menjabat Ketua PPAD, terhadap korban 31 pekerja di Papua yang hingga saat belum ada titik terang.
Berbagai kondisi tersebut dinilai oleh Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Supiadin AS perlu mengevaluasi total terhadap kinerja Panglima TNI saat ini.
Menurutnya, menghadapi dinamika keamanan yang meningkat, dan kondisi sosial politik yang memanas menjelang Pilpres, pemerintah dalam hal ini Presiden diharapkan dapat melakukan evaluasi total terhadap kinerja Panglima TNI yang telah menjabat lebih dari satu tahun.
Karena itu, jelas Supiadin, Presiden perlu segera menunjuk Panglima TNI sebelum Pilpres, dengan kriteria antara lain memahami teritorial, mempunyai track record yang jelas, memiliki pengalaman penugasan yang luas dan naluri tempur yang tajam, serta memiliki integritas yang kuat yang dapat dibanggakan.
Sementara terkait keamanan di Papua, Supiadin menjelaskan pemerintah juga perlu melakukan evaluasi total terhadap gelar operasi TNI dalam menghadapi kelompok sparatis bersenjata tersebut.
"Perlu evaluasi total terhadap gelar operasi TNI menghadapi kelompok separatis bersenjata, karena OPM itu telah menewaskan 31 pekerja di Papua dan yang terbaru justru menewaskan satu prajurit kita. Di sini tampak sekali lemahnya koordinasi antar fungsi, khususnya fungsi intelijens TNI yang tidak berjalan," jelas mantan Pangdam Iskandar Muda dan Pangdam Udayana tersebut dalam keterangan tertulis, Senin (28/1).
Supiadin juga menyesalkan sikap Panglima TNI yang menyampaikan berbagai pernyataan yang meresahkan, seperti tidak ada lagi ancaman PKI di Indonesia. Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan Menhan bahwa PKI masih menjadi ancaman bagi bangsa.
"Seharusnya Panglima TNI fokus ke dalam melakukan pembinaan, dan merumuskan konsep operasi yang jelas untuk meningkatkan kondisi keamanan di seluruh Tanah Air. Perlu disadari, kasus tewasnya prajurit TNI di Papua, membawa duka mendalam bagi keluarga prajurit TNI dan sekaligus menurunkan moril prajurit. Prajurit melaksanakan operasi merupakan bagian dari tugas mereka, namun keselamatan prajurit merupakan tanggung jawab pimpinan dalam hal ini Panglima TNI," tuturnya.
[rua]
