Berita

Deklarasi Petisi Pilpres Netral, Jujur dan Adil/RMOL

Politik

Petisi Pilpres Netral, Jujur Dan Adil Dideklarasikan Dari Kediaman Nugroho Djayusman

SENIN, 28 JANUARI 2019 | 15:49 WIB | LAPORAN:

. Purnawirawan TNI dan Polri bersama beberapa tokoh nasional mendeklarasikan petisi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang netral, jujur dan adil.

Petisi ditandatangani dan dideklarasikan di kediaman Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Nugroho Djayusman, Jl. Bangka IX No. 1 B Kemang, Jakarta Selatan, Senin (28/1). Petisi dibacakan oleh tuan rumah Nugroho Djayusman.

Petisi tersebut berisikan dua hal. Pertama, mendesak netralitas TNI, Polri, Badan Intelijen, dan semua Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2019. Kedua, mendesak agar seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijaga oleh prajurit TNI dan Polri.


Nugroho Djayusman menuturkan, petisi tersebut dideklarasikan sesuai dengan pasal 2 huruf d UU 34/2004 tentang TNI menegaskan jati diri TNI yang melarang berpolitik praktis dan menghormati prinsip demokrasi.

Begitu juga aparat kepolisian, dalam Pasal 28 angka 2 UU 2/2002 tentang Polri dinyatakan secara tegas bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga negara yang bertugas mendeteksi ancaman terhadap negara, dimana dalam Pasal 2 huruf f menyatakan secara tegas BIN tunduk pada asas netralitas dalam penyelenggaraannya.

Begitu pun dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 2 huruf f UU 5/2014 dinyatakan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN tunduk asas netralitas.

"Namun, dalam proses demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, suara rakyat untuk memilih Presiden yang diinginkannya akan mengalami cacat dan diskriminasi apabila terjadi ketidaknetralan oknum ASN, TNI, Polri, dan BIN yang banyak menggunakan fasilitas negara dan menggunakan kekuasaan, serta kewenangan yang melekat dalam jabatannya," papar Nugroho Djayusman.

Menurutnya, kondisi ini bisa menciderai prinsip daulat rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam demokrasi untuk memilih presiden sebagai representasi kedaulatan rakyat itu sendiri.

Hadir dalam acara ini, Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Nugroho Djayusman sendiri, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, Marsekal TNI (Purn) Imam Syafa'at, Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Sofjan Jacoeb, ekonom senior Rizal Ramli, MS kaban, Fuad Bawazier dan yang lain. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya