Diskusi "Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu Presiden 2019"/RMOL
. Pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Joko Widodo stagnan hanya di kisaran 5 persen. Pada 2018, Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-35 dunia yaitu di angka 5,7 persen.
Begitu disampaikan peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra dalam diskusi bertema "Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu Presiden 2019" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (28/1).
"Sehingga tidak tepat untuk membandingkan Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi dengan negara-negara maju di G-20," ujarnya.
Alasanya, di negara-negara maju pendapatan per kapita warganya sudah sangat tinggi ditambah tiadanya original demand. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia yang pendapatan perkapitanya rendah original demand masih ada sehingga masih sangat memiliki ruang untuk tumbuh lebih tinggi.
"Padahal kata Jokowi saat menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata 6-8 persen per tahun," urai Gede.
Lebih jauh, sambung dia, kontribusi dari sektor manufaktur (non migas) terhadap PDB selama empat tahun pemerintahan Jokowi hanya sebesar 18,5 persen per tahun, terendah dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, pada era SBY kontribusi sektor manufaktur sebesar 21,4 persen pertahun, era Megawati Soekarnoputri 24,4 persen per tahun, dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur 24,5 persen per tahun.
Selain itu, tax ratio atau besaran penerimaan pajak terhadap PDB di pemerintahan Jokowi hanya sebesar 11,6 persen per tahun yang masuk dalam kategori terendah di kawasan Asia Fasifik, dan dalam kurun empat tahun terakhir besaran tax ratio terus menurun.
"Hal ini menunjukkan betapa lemahnya kemampuan pemerintahan Jokowi dalam mengumpulkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara," demikian Gede Sandra.
[rus]
