Para kontestan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) beserta para pendukungnya diminta untuk menjaga suasana politik dengan melakukan debat secara santun, mengedepankan etika dan beradab tanpa mengandung unsur ujaran kebencian baik di dunia nyata ataupun dunia maya.
Hal ini sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa dan sekaligus untuk menghindari perpecahan ataupun permusuhan di lingkungan masyarakat.
"Mari kita berdebat dengan damai, santun, argumentatif yang berpangkal dari permasalahan bangsa dan kemudian bagaimana cara memecahkan masalah-masalah bangsa ini dengan sebaik-baiknya tanpa harus menjatuhkan, menjelekkan lawan bicara kita atau lawan debat kita karena mereka semua itu adalah kita," ujar Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Syafii Mufid di Jakarta.
Syafii Mufid mencermati, mengamati pasca debat perdana Pilpres 2019, beberapa pekan lau, tidak mengubah opini masing-masing pendukung kontestan.
"Ketika kondisi media sosial sudah semacam itu, orang yang tidak menjadi pendukung paslon menjadi bingung. Mereka kemudian menafsirkan sendiri-sendiri, kemudian mereka menyebarkan tafsirannya sendiri-sendiri dan itu menjadi konsumsi media sosial yang luas," ujar Syafii Mufid yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta.
Ia mengamati di media sosial yang masih saja isinya masing-masing pendukung mendekonstruksi pihak-pihak tidak didukung dan mengkonstruksi sebaik-baiknya pihak yang didukung.
"Yang saya sayangkan ada kelompok-kelompok yang saya tenggarai terorganisir, yang isinya tidak ada sedikitpun yang positif bagi siapa yang dianggap sebagai lawan. Jadi semuanya sangat jelek dan tidak ada baiknya sama sekali. Saya pikir yang model seperti ini adalah model orang sakit," ujarnya.
Padahal, lanjut dia, orang atau tokoh sehebat apapun tetap ada kekurangannya. Begitu juga rivalnya hanya manusia biasa. Sejelek-jeleknya masih ada kebaikannya. Oleh karena itu, sebagai rakyat dan warga negara sudah semestinya memilih itu berdasarkan atas keunggulan-keunggulan sebagai pemimpin bangsa, bukan mencari kejelekan-kejelekannya.
"Kalau dua-duanya mencari kejelekan maka dengan begitu yang kita peroleh semuanya adalah kejelekan. Ini yang saya warning betul," kata direktur ndonesia Institute for Society Empowerment (INSEP) ini.
Perdebatan itu seharusnya masuk kepada substansi sebagai pemimpin negara, bukan menyerang
personality.
"Pemimpin negara itu tugasnya apa? UUD 1945 menyebutkan bahwa ‘melindungi seluruh warga negara, mencerdaskan seluruh warga negara, memakmurkan seluruh warga negara dan ikut bersama membangun perdamaian dunia’. Yang kita pilih adalah pemimpin untuk itu, bukan pemimpin yang untuk jadi wali nikah atau pemimpin yang jadi ketua-ketua paguyuban, bukan pemimpin seperti itu," ucapnya.
Ia menilai, ujaran kebencian yang dilontarkan para pendukung calon karena opini yang dibangun bisa distimulus menjadi opini publik.
"Saya tidak tahu apakah ada pihak-pihak yang mengaduk-aduk emosi bangsa ini supaya bertengkar terkait dengan Pilpres itu,†ujarnya menanyakan.
Peneliti senior di Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama (Kemenag) ini mengingatkan, jika ujaran kebencian dibiarkan dalam debat akan sangat berbahaya. Karena jika nanti sudah terpilih, pemimpin baik itu dengan jujur atau tidak jujur akan selalu dicurigai. Kalau kecurigaan itu terjadi, maka langkah berikutnya adalah protes.
"Kalau protes itu dianggap oleh mereka tidak bisa diakomodir maka yang terjadi adalah perlawanan sosial. Perlawanan sosial itu bisa berwujud seperti revolusi sosial seperti yang terjadi di Thailand, Mesir, Timur Tengah dan negara lain. Kalau revolusi sosial itu dibingkai dengan nuansa pikiran yang bercorak kepada etnis, ras, agama ataupun ideologi kemudian dipakai untuk landasan kebencian, maka yang terjadi adalah perang saudara, itu yang saya khawatirkan dan jangan sampai terjadi di negeri ini," paparnya.
Hemat dia, pemerintah mulai dari presiden sampai dengan lurah harus dapat memberi contoh kepada masyarakat melalui ucapan dan tindakan sejuk, dengan tidak mengajak berantem ataupun menang-menangan. Para pasangan calon juga harus bisa meyakinkan bahwa jabatan untuk memakmurkan, melaksanakan keadilan bagi masyarakat sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dalam membangun dan memerdekakan negara ini.
"Itu yang harus banyak disampaikan sehingga rakyat itu menjadi percaya. Karena kalau tidak demikian maka ketidakpercayaan itu akan menggumpal dan tentunya ini sangat riskan," katanya.
[wid]
