Berita

Politik

Prabowo Tercengang Sang Menko Malah Melecehkan Rakyat

MINGGU, 27 JANUARI 2019 | 05:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya meminta pemerintah menghentikan impor. Permintaan Prabowo ditolak mentah-mentah.

"Saudara-saudara saya pernah datang ke Kantor Menko Ekuin, saya nggak sebut Menko-nya siapa, nggakenak. Saya ketemu seorang teknokrat, seorang doktor ahli ekonomi, saya datang sebagai Ketua Umum HKTI, saya imbau pemerintah jangan buka keran impor," tutur dalam pidatonya saat deklarasi dukungan alumni Perguruan Tinggi di Indonesia, di TMII, Jakarta Timur, Sabtu (26/1).

Prabowo mengatakan permintaannya agar pemerintah tidak membuka keran impor malah dibalas dengan pernyataan yang tidak pantas dan tidak mendukung kedaulatan.


"Dia katakan ke saya, Pak Prabowo kalau petani Veitnam lebih efisien dari petani Indonesia ya kita tidak bisa. Untuk apa kita membela petani Indonesia," tutur Prabowo menirukan jawaban si menteri.

Prabowo tertegun mendengar jawaban seorang doktor ahli ekonomi tersebut dan hilang seketika rasa hormat Prabowo kepadanya.

"Saya terbengong, saya lihat mukanya, saya lihat tampangnya. Langsung saya tidak hormat dengan gelar doktor yang dia pakai," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, percuma saja menyandang gelar doktor jika tidak mau melindungi rakyat.

"Demi Allah dia katakan itu," ucap Prabowo meyakinkan.

Padahal, lanjut Prabowo, jika petani Indonesia tidak efisien seharusnya dibantu bukan malah ditinggalkan.

"Kalau petani Veitnam lebih efiesien dari petani Indonesia, kita bantu suapaya dia punya teknologi, itu pemerintah yang benar, itu pemimpin yang benar," pungkasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya