Berita

Calon presiden Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Terus Menumpuk, Prabowo Sindir Menteri Keuangan Pencetak Utang

SABTU, 26 JANUARI 2019 | 20:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Calon presiden Prabowo Subianto kembali memberikan kritik terkait utang negara yang terus menumpuk.

Dia bahkan menyebut menteri keuangan saat ini sebagai pencetak utang.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menerima deklarasi dukungan dari Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di TMII, Jakarta, Sabtu (26/1).


"Ini kalau ibarat penyakit stadium lanjut utang, lumayan parah utang menumpuk terus. Kalau menurut saya jangan disebut lagilah ada menteri keuangan, mungkin menteri pencetak utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," paparnya.

Prabowo mengaku akan mengejar pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas utang negara. Agar negara tidak menanggung kerugian luar biasa. Dia juga mengkritik utang yang berasal dari cabang-cabang produksi BUMN.

"Terang-terangan saja jangan pakai akal-akal. Semua akal sudah kita tahu, sudah lama kita jadi orang Indonesia. Segala pakai pat gulipat, trik ini, trik itu," bebernya.

"Dan saya kasih tahu hai kau dirut-dirut BUMN, jangan kira itu perusahaan nenek moyangmu. Dan jangan kau kira di abad 21 ini kau bisa sembunyi di mana, kami akan kejar kau," jelas Prabowo.

Dia menegaskan bahwa apa yang disampaikan itu merupakan keresahan yang juga dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

"Ini bukan Prabowo yang bicara ini kehendak rakyat Indonesia. Jadi kita harus kerja keras, harus benahi yang tidak benar tapi kita yakin bahwa kita bisa dengan jiwa seperti hari ini kau perlihatkan," demikian Prabowo. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya