Keabsahan 136 Anggota DPD Hasil Pemilu 2019 Terancam

. Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masih bersikukuh tidak memasukan nama Oesman Sapta alias OSO ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa berdampak pada keabsahan 136 senator yang terpilih pada Pemilu mendatang.

DPD pun berencana memanggil para komisioner KPU dalam waktu dekat.

Wakil Ketua DPD, Darmayanti Lubis menegaskan, semestinya KPU menjalankan perintah PTUN untuk segera mencabut PKPU yang mengatur tentang pelarangan pengurus partai nyaleg menjadi senator. Konkretnya, mencabut DCT lama dan menerbitkan DCT baru dengan memasukkan nama OSO.

"PTUN sudah membatalkan DCT anggota DPD, dan KPU belum memperbaikinya," katanya kepada wartawan, Jumat (25/1).

Jika tidak segera menjalankan perintah PTUN, ditegaskan Darmayanti, kerja keras 800-an calon anggota DPD seluruh Indonesia yang sudah berkampanye akan sia-sia belaka. Pasalnya, jika terpilih, mereka tidak sah sebagai anggota DPD.

"136 anggota DPD yang terpilih hasil 2019 nanti tidak sah karena DCT-nya sudah dibatalkan PTUN," sesalnya.

Bukan hanya itu, lanjut Darmayanti, lebih parah lagi, pembangkangan ini juga sudah pasti berdampak pada keabsahan lembaga DPD, dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 nanti. Karena DPD merupakan salah satu bagian dari MPR yang bertugas melantik presiden dan wakil presiden.

Jika itu terjadi, dikhawatirkannya akan terjadi kekosongan kepemimpinan nasional. Nah, agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan nasional, Darmayanti pun merencanakan DPD untuk segera memanggil para komisioner KPU.

"Ini ancaman serius bagi bangsa tercinta kita. Kami akan panggil (KPU) secepatnya," tutup Senator asal Sumut ini. [rus]