Berita

Fachrul Razi/RMOL

Politik

Tolak DOB, Mendagri Khianati Nawacita Jokowi

SABTU, 26 JANUARI 2019 | 08:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Puluhan ribu pejuang Daerah Otonomi Baru (DOB) se Indonesia melalui Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) Percepatan Pembentukan DOB se-Indonesia mengancam sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang menyatakan penolakan pemekaran wilayah terhadap 314 daerah otonomi baru.

Terkait hal tersebut Fachrul Razi, senator asal Aceh yang juga pimpinan Komite I DPD RI bersama Forkonas DOB se-Indonesia menggelar konferensi pers di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (25/1).

"Pak Mendagri menghianati Nawacita Presiden Jokowi dan bertentangan dengan Undang-undang, atas pernyatan beliau harus minta maaf kepada seluruh daerah di Indonesia," ucap Fachrul Razi.


Senator muda yang dinilai kritis dan vokal di Senayan ini juga mengecam pernyataan Mendagri bertentangan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah serta bertentangan dengan Undang-undang.

Dia berharap pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Presiden RI memperhatikan usulan pemekaran calon daerah otonomi baru (CDOB). Pihaknya menyayangkan jika penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) untuk DOB itu ditunda.

"Padahal, Presiden Jokowi sudah siap menandatangani CDOB itu, tapi akibat orang-orang di sekelilingnya, sehingga penandatanganan PP itu ditunda. Jadi, Mendagri telah mengkhianati masyarakat," tegasnya.

Fachrul Razi, mengkalim CDOB tersebut mewakili 143 juta rakyat seluruh Indonesia. Karena itu, kalau hingga 21 Februari 2019 nanti tidak juga ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka mereka akan demo ke Jakarta.

Hal itu juga disuarakan oleh perwakilan DOB dari Aceh, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumbawa dan lain-lain yang tergabung Forkonas DOB. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya