Bambang Soesatyo-Siwi Sukma Adji/Net
. Indonesia yang memiliki wilayah berada pada persilangan dua benua dan dua samudera, harus memiliki pertahanan dan keamanan laut yang kuat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo saat bertemu dengan KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Jumat (25/1).
"Karena itu, keberadaan TNI AL yang didukung alat utama sistem pertahanan (Alutsista) harus senantiasa diperkuat," kata Bamsoet biasa disapa.
Sambung dia, hal ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tidak hanya melakukan pembangunan yang land-oriented, Presiden Jokowi juga memperkuat sea-oriented. Terbaru, pemerintah sudah meresmikan dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri Ambon.
TNI AL juga belum lama ini menerima tambahan kekuatan baru berupa dua Kapal Angkatan Laut yang diproduksi di dalam negeri.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini juga mengingatkan TNI AL agar senantiasa memperkuat early warning system (EWS), sehingga bisa meminimalisir potensi pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Seperti illegal fishing, pembajakan, sabotase, penyelundupan, maupun mengantisipasi kegiatan spionase.
"Kerjasama TNI AL dengan berbagai kementerian dan instansi lainnya harus selalu diperkuat. Jika semua lembaga negara bisa terkoordinasi dengan baik, berbagai masalah apapun akan bisa dihadapi secara seksama," terang Bamsoet.
Bagi Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, penegasan garis batas sangat penting. Mengingat konflik Laut Cina Selatan yang tidak kunjung selesai menyebabkan berbagai potensi masalah hukum yang dihadapi Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara lainnya. Semisal, seperti terjadi di perairan bagian utara Kepulauan Natuna.
"Tiongkok sempat mengklaim wilayah perairan bagian utara Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah perairan mereka. Sementara, negara-negara sekitar Asia Tenggara sudah sejak dulu mengakui wilayah tersebut merupakan kedaulatan Indonesia," pungkasnya.
[rus]
