Berita

Jaya Suprana/Dok

Jaya Suprana

Kelirumologi Dewan Perwakilan Rakyat

SABTU, 26 JANUARI 2019 | 06:57 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

PADA saat naskah sederhana yang dimuat RMOL ini saya tulis, para putra-putri terbaik bangsa Indonesia sedang sibuk mempersiapkan diri untuk memperebutkan suara rakyat demi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai makna adiluhur yang terkandung di dalam sila ke empat Pancasila yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Tidak Sempurna


Sebagai warga negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, saya pribadi mensyukuri kehadiran lembaga tertinggi Republik Indonesia yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.


Namun sebagai pendiri Pusat Studi Kelirumologi, saya menyadari bahwa manusia mustahil sempurna sementara DPR merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh manusia. Akibat manusia mustahil sempurna maka lembaga yang didirikan oleh manusia mustahil sempurna serta merta dengan sendirinya juga mustahil sempurna. Akibat lembaga mustahil sempurna berarti DPR juga mustahil sempurna.

Berdasar hasil telaah kelirumologis terhadap DPR, dapat disimpulkan bahwa beberapa ketidak-sempurnaan memang  hadir terutama pada upaya penghayatan mau pun pengejawantahan sukma adiluhur yang terkandung di dalam Dewan Perwakilan Rakyat menjadi kenyataan.

Parpol

Misalnya pada kenyataan, Dewan Perwakilan Rakyat kerap kali terkesan lebih berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Parpol.

Akibat yang terhormat para anggota DPR pada kenyataan memang dicalonkan oleh partai politik tertentu maka secara sadar atau tak sadar lebih berfungsi sebagai wakil partai politik ketimbang wakil rakyat. Para wakil rakyat lebih berpihak kepada parpol ketimbang rakyat.

Keberpihakan yang mewajar akibat memang pada realita sistem politik kekuasaan, parpol lebih berkuasa ketimbang rakyat untuk memecat para kader yang bertahta di singgasana kekuasaan DPR.

Maka sebenarnya DPP sebagai akronim Dewan Perwakilan Parpol lebih sesuai kenyataan ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat. Atau apabila sebutan akronim DPR ingin dipertahankan, maknanya lebih mendekati kenyataan apabila kata "Perwakilan" diganti "Pilihan" sehingga Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Pilihan Rakyat.

Solusi

Namun solusi yang ditawarkan Pusat Studi Kelirumologi untuk meluruskan kekeliruan penghayataan dan pengejawantahan makna adiluhur yang terkandung di dalam DPR  bukan mengganti istilah namun membina para calon anggota DPR agar apabila telah terpilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat akan lebih mengutamakan kesetiaan dan keberpihakan kepada rakyat ketimbang parpol.

Dan rakyat Indonesia layak bersyukur bahwa sebenarnya telah dihadirkan sebuah lembaga untuk membina para calon anggota DPR yaitu Lembaga Ketahanan Nasional. [***]

Penulis adalah rakyat Indonesia yang mendambakan para wakil rakyat yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya