Berita

Jaya Suprana/Dok

Jaya Suprana

Kelirumologi Dewan Perwakilan Rakyat

SABTU, 26 JANUARI 2019 | 06:57 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

PADA saat naskah sederhana yang dimuat RMOL ini saya tulis, para putra-putri terbaik bangsa Indonesia sedang sibuk mempersiapkan diri untuk memperebutkan suara rakyat demi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai makna adiluhur yang terkandung di dalam sila ke empat Pancasila yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Tidak Sempurna


Sebagai warga negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, saya pribadi mensyukuri kehadiran lembaga tertinggi Republik Indonesia yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.


Namun sebagai pendiri Pusat Studi Kelirumologi, saya menyadari bahwa manusia mustahil sempurna sementara DPR merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh manusia. Akibat manusia mustahil sempurna maka lembaga yang didirikan oleh manusia mustahil sempurna serta merta dengan sendirinya juga mustahil sempurna. Akibat lembaga mustahil sempurna berarti DPR juga mustahil sempurna.

Berdasar hasil telaah kelirumologis terhadap DPR, dapat disimpulkan bahwa beberapa ketidak-sempurnaan memang  hadir terutama pada upaya penghayatan mau pun pengejawantahan sukma adiluhur yang terkandung di dalam Dewan Perwakilan Rakyat menjadi kenyataan.

Parpol

Misalnya pada kenyataan, Dewan Perwakilan Rakyat kerap kali terkesan lebih berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Parpol.

Akibat yang terhormat para anggota DPR pada kenyataan memang dicalonkan oleh partai politik tertentu maka secara sadar atau tak sadar lebih berfungsi sebagai wakil partai politik ketimbang wakil rakyat. Para wakil rakyat lebih berpihak kepada parpol ketimbang rakyat.

Keberpihakan yang mewajar akibat memang pada realita sistem politik kekuasaan, parpol lebih berkuasa ketimbang rakyat untuk memecat para kader yang bertahta di singgasana kekuasaan DPR.

Maka sebenarnya DPP sebagai akronim Dewan Perwakilan Parpol lebih sesuai kenyataan ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat. Atau apabila sebutan akronim DPR ingin dipertahankan, maknanya lebih mendekati kenyataan apabila kata "Perwakilan" diganti "Pilihan" sehingga Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Pilihan Rakyat.

Solusi

Namun solusi yang ditawarkan Pusat Studi Kelirumologi untuk meluruskan kekeliruan penghayataan dan pengejawantahan makna adiluhur yang terkandung di dalam DPR  bukan mengganti istilah namun membina para calon anggota DPR agar apabila telah terpilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat akan lebih mengutamakan kesetiaan dan keberpihakan kepada rakyat ketimbang parpol.

Dan rakyat Indonesia layak bersyukur bahwa sebenarnya telah dihadirkan sebuah lembaga untuk membina para calon anggota DPR yaitu Lembaga Ketahanan Nasional. [***]

Penulis adalah rakyat Indonesia yang mendambakan para wakil rakyat yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya