Berita

Jaya Suprana/Dok

Jaya Suprana

Kelirumologi Dewan Perwakilan Rakyat

SABTU, 26 JANUARI 2019 | 06:57 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

PADA saat naskah sederhana yang dimuat RMOL ini saya tulis, para putra-putri terbaik bangsa Indonesia sedang sibuk mempersiapkan diri untuk memperebutkan suara rakyat demi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai makna adiluhur yang terkandung di dalam sila ke empat Pancasila yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Tidak Sempurna


Sebagai warga negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, saya pribadi mensyukuri kehadiran lembaga tertinggi Republik Indonesia yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.


Namun sebagai pendiri Pusat Studi Kelirumologi, saya menyadari bahwa manusia mustahil sempurna sementara DPR merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh manusia. Akibat manusia mustahil sempurna maka lembaga yang didirikan oleh manusia mustahil sempurna serta merta dengan sendirinya juga mustahil sempurna. Akibat lembaga mustahil sempurna berarti DPR juga mustahil sempurna.

Berdasar hasil telaah kelirumologis terhadap DPR, dapat disimpulkan bahwa beberapa ketidak-sempurnaan memang  hadir terutama pada upaya penghayatan mau pun pengejawantahan sukma adiluhur yang terkandung di dalam Dewan Perwakilan Rakyat menjadi kenyataan.

Parpol

Misalnya pada kenyataan, Dewan Perwakilan Rakyat kerap kali terkesan lebih berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Parpol.

Akibat yang terhormat para anggota DPR pada kenyataan memang dicalonkan oleh partai politik tertentu maka secara sadar atau tak sadar lebih berfungsi sebagai wakil partai politik ketimbang wakil rakyat. Para wakil rakyat lebih berpihak kepada parpol ketimbang rakyat.

Keberpihakan yang mewajar akibat memang pada realita sistem politik kekuasaan, parpol lebih berkuasa ketimbang rakyat untuk memecat para kader yang bertahta di singgasana kekuasaan DPR.

Maka sebenarnya DPP sebagai akronim Dewan Perwakilan Parpol lebih sesuai kenyataan ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat. Atau apabila sebutan akronim DPR ingin dipertahankan, maknanya lebih mendekati kenyataan apabila kata "Perwakilan" diganti "Pilihan" sehingga Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Pilihan Rakyat.

Solusi

Namun solusi yang ditawarkan Pusat Studi Kelirumologi untuk meluruskan kekeliruan penghayataan dan pengejawantahan makna adiluhur yang terkandung di dalam DPR  bukan mengganti istilah namun membina para calon anggota DPR agar apabila telah terpilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat akan lebih mengutamakan kesetiaan dan keberpihakan kepada rakyat ketimbang parpol.

Dan rakyat Indonesia layak bersyukur bahwa sebenarnya telah dihadirkan sebuah lembaga untuk membina para calon anggota DPR yaitu Lembaga Ketahanan Nasional. [***]

Penulis adalah rakyat Indonesia yang mendambakan para wakil rakyat yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya