Berita

Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla/Net

Politik

JK Masih Wapres, Jangan Cicing Wae

SABTU, 26 JANUARI 2019 | 00:46 WIB | LAPORAN:

Sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengeritik proyek light rail transit (LRT) Jabodebek tidak serta merta disyukuri relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Justru, relawan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 itu mengeritik balik JK.

"JK sebelum jadi Wapres bilang kalau negeri ini dipimpin Jokowi pasti hancur. Semua orang tahu itu. Terus kenapa dia mau jadi Wapres coba?" kata Ketua Umum Relawan Nasional Prabowo-Sandiaga, Eggi Sudjana, saat ditemui di Gedung Joeang, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (25/1).

Selain itu, kata dia, peran JK selama menjadi Wapres Jokowi berbeda jauh bila dibandingkan saat menjadi Wapresnya SBY.


"Kalau sekarang seperti ban serep saja dia, nggak ada daya apa-apa," ucap Eggi.

Yang membuat Eggi penasaran justru kenapa JK mengkritisi proyek pembangunan infrastruktur LRT senilai Rp 500 miliar per kilometer padahal dirinya adalah bagian dari pemerntah.

Eggi juga menyorot sikap JK yang mempersoalkan pembelian 100 ribu botol sabun cuci atau senilai total Rp 2 miliar saat meninjau pameran giat kewirausahaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum lama ini. JK mempertanyakan uang yang digunakan oleh Jokowi untuk membeli sabun tersebut.

"Pertanyaannya dia (JK) kan masih resmi Wapres, kenapa cicing wae (diam saja). Harusnya kan datangin Jokowi, protes langsung ke Jokowi. Bilang 'Eh kau jangan begitu kau. Kau mestinya cuti, cuti waktu kampanye. Nggak boleh nggak cuti. Aku yang Presiden sekarang, kan aku Wapres. Lah dia cicing wae. Ya beginilah negeri kita," sesalnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya