Berita

Eggi Sudjana/Net

Politik

Eggi: Mestinya Jokowi Kena Pasal Seperti Ratna Sarumpaet

JUMAT, 25 JANUARI 2019 | 21:44 WIB | LAPORAN:

Kepolisian diminta untuk tidak tebang pilih dalam memberantas kasus hoax di negeri ini. Ketua Umum Relawan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Eggi Sudjana meminta polisi turut mengusut hoax yang melibatkan Presiden Joko Widodo.

Hoax itu, sambungnya, berkaitan dengan rencana pembebasan pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Baasyir. Baginya, kabar simpang siur yang dihembuskan Jokowi tentang kebebasan Baasyir masuk kategori hoax.

Bahkan dia menyamakan posisi Jokowi dengan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet yang ditahan karena diduga membuat hoax penganiayaan terhadap dirinya.


"Itu mestinya Jokowi itu dikenakan pasal kayak Ratna Sarumpaet itu. Membuat hoaks dia," tegasnya di Gedung Joeang, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (25/1).

Dalam kasus ini, Jokowi sempat mengumumkan pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir. Pembebasan dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan dan kesehatan. Namun belakangan, lingkaran Jokowi mengkaji ulang pembebasan itu.

"Bilang katanya Abu Bakar Baasyir bebas. Nyatanya ngga bebas, hoax dong. Sama kayak si Ratna bilang dipukulin. Nyatanya nggak dipukulin. Kok (Ratna) dipenjara, kok Jokowi nggak,” pungkasnya.

Ratna kini mendekam di Rutan Polda Metro Jaya. Atas kasusnya, Ratna dianggap melanggar Pasal 14 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya