Berita

Penanggung jawab DOB Papua, Philips Wona/RMOL

Politik

POLEMIK PEMEKARAN

Philips Wona: Kami Tidak Bermaksud Menggurui Mendagri

JUMAT, 25 JANUARI 2019 | 19:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang menolak adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) membuat kecewa para pengusung DOB se-Indonesia.

Salah satunya, penanggung jawab DOB Papua, Philips Wona. Dia menyatakan kekecewaannya kepada Menteri Tjahjo lantaran perjuangannya selama bertahun-tahun dipatahkan.

"Kami masyarakat ini datang hanya menuntut itu (DOB) saja. Bapak Presiden punya pertimbangan lain tapi jangan kami ini jadi korban. Bapak Menteri Dalam Negeri juga tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang membuat situasi bertambah keruh," kata Philips saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (25/1).


Dia berharap sudah sepatutnya seorang menteri mengeluarkan pernyataan yang membuat sejuk. Sebelumnya, Menteri Tjahjo menolak itu karena alasan biaya yang terlalu tinggi.

Pihaknya meminta agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) serta RPP Desain Penataan Daerah (Detada) sebagai amanat UU 23/2014 segera ditandatangani oleh Presiden.

"Kalau di UU 23/2014 itu harus ditandatangani RPP dalam waktu 2 tahun, ini sudah 4 tahun. Kami sampaikan ini dengan tidak bermaksud menggurui Pak Menteri," tegas Philips.

Dia menyampaikan tenggat waktu hingga 20 Februari 2019. Jika RPP itu tidak ditandatangani oleh Presiden maka pihaknya akan mendatangi Kemendagri.

"Memang kami agak keras karena kami sudah capek. Papua itu ada 28 kabupaten satu kota, seorang gubernur tidak mampu menyelesaikan persoalan di Papua makannya setiap hari ada persoalan," pungkas Philips. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya