Berita

Politik

Patut Diduga, Relawan Demokrasi KPU Untuk Menangkan Capres Tertentu

JUMAT, 25 JANUARI 2019 | 16:25 WIB | LAPORAN:

Pembentukan Relawan Demokrasi yang dilakukan  Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merupakan pemborosan yang patut diduga sebagai sarana untuk memenangkan pasangan tertentu.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat menegaskan, pembentukan Relawan Demokrasi yang terdiri dari 55 orang di tiap kabupaten/kota sebagai sebuah pemborosan anggaran. Sebab, KPU sudah punya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Ini bentuk pemborosan anggaran yang harus dihentikan. Mengingat tugas relawan bentukan KPU itu bisa dilaksanakan oleh perangkat yg sudah ada selama ini seperti PPK, PPS dan KPPS," tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/1).


Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Uchok ini mengaku curiga kalau relawan bentukan KPU yang diberi honor itu justru digunakan untuk memenangkan calon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2019 yang akan datang.

"Makanya penggunaan dana oleh KPU harus diawasi dengan ketat dan cermat," pungkasnya. [hta]





Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya