Jurang pemisah antara potensi masyarakat di Papua dengan daerah di luarnya begitu lebar.
Tokoh Papua, Balthasar Kambuaya menekankan, seharusnya dunia pendidikan Indonesia mampu mengubah masyarakat Papua agar semakin cerdas dan berdaya guna.
"Saya sampaikan, seharusnya, biarkan dan berikanlah anggaran sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua untuk pendidikan. Agar terjadi perubahan yang baik, agar masyarakat terdidik dan mampu mengubah persoalan-persoalan yang ada menjadi peluang yang baik," tutur Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ini berbicara dalam rangkaian kegiatan Refleksi Awal Tahun Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Merawat Pancasila, Merawat Kebhinnekaan di Auditorium Grha Oikumene, Jalan Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Kamis (24/1).
Menurut mantan Rektor Universitas Cendrawasih (Uncen) Papua itu, Tanah Papua yang sudah 50 tahun berada di Indonesia, ternyata tidak mampu menjadi manusia cerdas.
"Sejak 1961, Papua menjadi bagian dari Indonesia, Papua tidak mengalami perubahan berarti," ujarnya.
Bahkan sebetulnya, kata dia, teriakan masyarakat Papua untuk merdeka juga sebagai bagian dari persoalan SDM-nya yang terus terpuruk.
Meskipun pemerintah pusat merespon dengan memberikan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, menurut Kambuaya, pendekatan ini tidak banyak memiliki arti.
Pada dasarnya, pendekatan Otsus adalah pendekatan kesejahteraan. Sejak Otsus diterapkan di Papua pada 2001, tuntutan merdeka dari sebagian masyarakat terus disuarakan.
Sejatinya, Otsus memberikan tiga pendekatan yaitu, keberpihakan kepada masyarakat Papua asli, memberikan proteksi kepada masyarakat asli Papua dan pemberdayaan masyarakat asli Papua itu sendiri.
"Itu roh dari Otsus itu seharusnya. Faktanya, sekarang Papua dipecah menjadi lima gubernur pun tetap saja tidak berubah. Masyarakat Papua itu isi kantongnya banyak, melimpah, tetapi isi kepala sangat miskin. Ini yang harus dibenahi," tegasnya.
Pemahaman yang dimunculkan di masyarakat Papua agar menjadi tuan di tanah sendiri, menurut Kambuaya, telah disalahtafsirkan. Buktinya, kini masyarakat Papua makin terpecah-pecah. Sebab, masyarakat di suku adat Papua yang satu tidak boleh menjadi kepala di masyarakat atau wilayah masyarakat adat yang lainnya.
"Lihatlah, di kota-kota yang bertumbuh di Papua, masyarakat yang menghuninya adalah orang-orang asing. Setiap kota di Papua, sebanyak 60 persen penduduknya adalah orang asing, hanya sekitar 40 persen saja orang Papua asli," beber Kambuaya.
"Selalu jadi
the bottom. Kemiskinan tertinggi, pelanggaran HAM tertinggi, pendidikan terendah, ekonomi terendah. Selalu jadi nomor satu dari bawah," imbuhnya.
Dia menegaskan, ada tiga pihak yang paling bertanggung jawab untuk pembenahan SDM dan masyarakat Papua yaitu, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat Papua bersama gereja.
"Makanya, dalam sebuah kesempatan, sewaktu saya menjadi menteri, ada pendeta-pendeta datang ke Istana Negara. Mereka bertemu Presiden, para pendeta bilang, di Papua istilah NKRI harga mati itu juga disebutkan. NKRI harga mati, Papua harga mati, oleh karenanya setiap hari ada orang yang mati. Ini menjadi pergumulan bersama, untuk menyelaraskan dan membuat Papua maju," ujarnya.
Kegiatan PIKI ini diikuti oleh sejumlah tokoh seperti cendekiawan muslim Komarududdin Hidayat yang menjadi pembicara utama. Juga perwakilan dari Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) dan Perwakilan Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI).
[wid]
