Berita

Politik

PILPRES 2019

Polemik Impor Pangan Dan Infrastruktur Harus Terkuak Di Debat Kedua

RABU, 23 JANUARI 2019 | 23:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Salah satu diskursus yang terus menerus menjadi polemik antara Pemerintah atau barisan pendukung Jokowi dengan oposisi atau barisan pendukung Prabowo selama empat tahun terakhir adalah persoalan impor pangan dan kontroversi pembangunan infrastruktur. Diharapkan, dua masalah ini dikupas mendalam saat debat Pilpres putaran kedua.

"Soal impor dan infrastruktur harus terkuat saat debat kedua nanti," kata anggota DPD RI Fahira Idris dalam keterangannya, Rabu (23/1).

Debat putaran kedua akan digelar pada 17 Februari 2019, dengan tema yang diangkat yaitu persoalan energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan infrastruktur.
Fahira mengatakan irisan persilangan pendapat antara kedua kubu soal infrasturktur dan impor sangat jelas. Pemerintah bersikukuh harus ada impor sementara oposisi menyatakan impor adalah kebijakan yang keliru. Senada dengan infrastuktur, Pemerintah menjadikannya sebagai 'jualan' keberhasilan sementara oposisi tegas menyatakan pembangunan infrastruktur ugal-ugalan dan tidak memberi dampak langsung bagi rakyat.

Fahira mengatakan irisan persilangan pendapat antara kedua kubu soal infrasturktur dan impor sangat jelas. Pemerintah bersikukuh harus ada impor sementara oposisi menyatakan impor adalah kebijakan yang keliru. Senada dengan infrastuktur, Pemerintah menjadikannya sebagai 'jualan' keberhasilan sementara oposisi tegas menyatakan pembangunan infrastruktur ugal-ugalan dan tidak memberi dampak langsung bagi rakyat.
"Itu kisi-kisi persilangan pendapat terkait soal impor dan infrastruktur. Saya rasa ini sangat sederhana, masa nggak bisa menyajikan debat yang berkualitas," ucapnya.

Dalam hemat senator asal DKI Jakarta ini, metode persilangan pendapat yang selama empat tahun ini terakumulasi antara pemerintah dan oposisi juga bisa dijadikan dasar materi debat terkait persoalan ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam. Kedua capres harus mampu mengambarkan program jangka pendek, menengah, dan panjangnya untuk mengatasi ketergantungan bangsa ini terhadap energi fosil.

"KPU dibantu panelis tinggal menyajikan dua persilangan pendapat ini saat debat. Paksa kedua capres berargumen habis-habisan soal kebijakan impor dan infrastruktur. Berkali-kali saya ingatkan, debat ini bukan kepentingan KPU apalagi tim sukes, tetapi kepentingan rakyat agar punya landasan kuat memilih calon presidennya," pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai angota DPD RI DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ini.[dem]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya