Berita

Paparan survei Indikator/RMOL

Politik

PPP Paling Tidak Setia Di Koalisi Jokowi

RABU, 23 JANUARI 2019 | 23:39 WIB | LAPORAN:

Indikator Politik Indonesia merilis hasil penelitian terbaru yang bertajuk 'Split-Ticketing Voting.'

Pada basis koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi yang paling banyak keluar dari jalur dukungan dengan perolehan 43,2 persen untuk oposisi dan 53,7 persen untuk Jokowi-Ma'ruf.

Tempat kedua diisi Partai Hanura dengan 39,6 persen, Partai Golkar 31,2 persen, Partai Perindo 27, 9 persen, dan Parrtai Nasdem 27,8 persen. Disusul oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 27,8 persen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 8,1 persen, dan PDI Perjuangan 6 persen.


"Pada kelompok partai koalisi Jokowi-Ma'ruf, basis PPP dan Hanura paling banyak terbelah kepada oposisi," kata peneliti Indikator Rizka Halida dalam jumpa pers di kantornya, Cikini, Jakarta, Rabu (23/1).

Sedangkan PDIP menjadi pendukung paling solid mengusung pasangan capres nomor urut 01 tersebut yakni sebesar 90,1 persen.

Hasil tersebut ditanggapi Sekretaris Tim Kampenye Nasional Jokowi-Ma'ruf Jhonny G. Plate. Menurutnya, hasil penelitian Indikator menjadi gambaran bagi Koalisi Indonesia Kerja untuk bekerja lebih giat demi meraih suara penuh.

"Kami memperhatikan wilayah split-ticket votingnya  kuat, khusunya Jawa Barat dan Banten. Ini akan menjadi perhatian. Serta kalau etnis, etnis Sunda menjadi perhatian kami juga," katanya.

Survei Indikator sendiri digelar pada 16-26 Desember 2018 terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil survei mendapati tingkat kesalahan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya