Berita

Indonesia Barokah/Net

Politik

Bawaslu Jabar Harus Responsif Tangani Indonesia Barokah

RABU, 23 JANUARI 2019 | 15:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kehadiran tabloid Indonesia Barokah berpotensi menimbulkan kegaduhan dan multi persepsi di tengah masyarakat. Dinamika dan dialektika politik yang sehat di tengah masyarakat juga terancam.

Begitu kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menanggapi peredaran tabloid yang menyudutkan pasangan capres dan cawapres tertentu itu di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Kami meminta masyarakat seluruh Indonesia, terutama masyarakat Jawa Barat untuk tetap tenang, tidak terganggu, dan tidak terprovokasi dengan beredarnya tabloid Indonesia Barokah,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (23/1).


Yusfitriadi menyarankan kepada masyarakat untuk melapor ke aparat penegak hukum jika menamui tabloid tersebut

Selain itu, dia mendesak Bawaslu Jawa Barat untuk segera responsif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang peredaran tabloid tersebut. Respon cepat harus dilakukan agar kepercayaan publik terhadap kelembagaan penegak hukum pemilu semakin tinggi.

“Karena hasil pengamatan kami, Bawaslu Jawa Barat sangat lamban dalam menangani kasus beredarnya tabloid tersebut. Supaya tidak menjadi preseden buruk bagi kasus-kasus yang lainnya,” terang Yusfitriadi.

DEEP juga meminta Kepolisian Daerah Jawa Barat beserta seluruh instrumennya untuk bergerak cepat menelusuri dan menginvestigasi terkait penerbitan tabloid tersebut. Pengungkapan kasus ini diyakini mampu memberikan ketenangan dan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam menjalankan dialektika politik yang sehat menjelang Pemilu 2019.

“Kami juga meminta kepada seluruh stakeholder pemilu untuk berhenti memproduksi dan menyebarkan content kampanye negatif dan kampanye hitam dalam media apapun, yang bias memprovokasi dan membuat kondisi masyarakat tidak kondusif,” tegasnya. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

NATO Turun Gunung Usai Trump Mau Tarik 5 Ribu Pasukan dari Jerman

Minggu, 03 Mei 2026 | 00:03

Komdigi Dorong Sinergi Penegakan Hukum Ruang Digital

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:45

Wamenkeu soal Purbaya Masuk RS: Insya Allah Sehat, Doakan Saja!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:32

Negosiasi Berjalan Buntu, Trump Tuding Iran Tidak Punya Pemimpin Jelas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:19

Pernyataan Amien Rais di Luar Batas Kritik Objektif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:51

Sekolah Tinggi, Disiplin Rendah: Catatan Hardiknas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:38

Aktivis 98: Pernyataan Amien Rais Tidak Cerminkan Intelektual

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:18

Wakil Wali Kota Banjarmasin Dinobatkan Sebagai Perempuan Inspiratif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:48

KAI Pasang Pemasangan Palang Pintu Sementara di Perlintasan Jalan Ampera

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:34

Paguyuban Tak Pernah Ideal, Tapi Harus Berdampak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 20:52

Selengkapnya