Kekhawatiran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang mahalnya ongkos pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) tidak bisa dianggap sepele.
Maka seyogyanya rencana proyek infrastruktur LRT Jabodebek perlu dikaji lebih matang.
"Matangnya itu pertama, tentu berbiaya mahal di tengah kondisi bangsa yang memang nggak terlampau punya uang, itu menjadi masalah kalau tidak didiskusikan secara maksimal," kata peneliti dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (22/1).
Menurut Adi, perlu ada kesamaan informasi dari dalam pemerintah sendiri. Di satu sisi pemerintah berbicara proyek LRT Jabodebek
on the track sesuai kebutuhan. Sementara ada soal biaya mahal seperti diutarakan Wapres JK.
"Perlulah dievaluasi ulang, ini Pak JK
loh yang ngomong ini
kan bukan oposisi, kalau oposisi
kan gampang dipatahinnya.
Oh ini bohong tanpa data, tapi ini karena omongannya Pak JK saya kira harus ada kesamaan informasi dari dalam, yang benar ini apa?" tutur Adi.
"Minimal publik tidak bingung, kalau begini akhirnya nanti saling tuduh, ini siapa sih yang bohong sih, siapa yang benar, kan gitu," lanjut Adi.
Masyarakat sendiri, menurut dia, tidak terlampau ingin tahu matematis biaya dan kebutuhan pembangunan proyek LRT tersebut, tapi setidaknya ada kekompakan informasi.
"Perbedaan informasi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan
kok bisa ini yang gedor bersama tapi
kok informasinya beda-beda," ujar Adi.
[wid]
