Berita

Adi Prayitno/RMOL

Politik

LRT Jabodebek Disentil Mahal, Pak JK Loh Yang Ngomong Bukan Oposisi

RABU, 23 JANUARI 2019 | 09:21 WIB | LAPORAN:

Kekhawatiran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tentang mahalnya ongkos pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) tidak bisa dianggap sepele.  

Maka seyogyanya rencana proyek infrastruktur LRT Jabodebek perlu dikaji lebih matang.

"Matangnya itu pertama, tentu berbiaya mahal di tengah kondisi bangsa yang memang nggak terlampau punya uang, itu menjadi masalah kalau tidak didiskusikan secara maksimal," kata peneliti dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (22/1).


Menurut Adi, perlu ada kesamaan informasi dari dalam pemerintah sendiri. Di satu sisi pemerintah berbicara proyek LRT Jabodebek on the track sesuai kebutuhan. Sementara ada soal biaya mahal seperti diutarakan Wapres JK.

"Perlulah dievaluasi ulang, ini Pak JK loh yang ngomong ini kan bukan oposisi, kalau oposisi kan gampang dipatahinnya. Oh ini bohong tanpa data, tapi ini karena omongannya Pak JK saya kira harus ada kesamaan informasi dari dalam, yang benar ini apa?" tutur Adi.

"Minimal publik tidak bingung, kalau begini akhirnya nanti saling tuduh, ini siapa sih yang bohong sih, siapa yang benar, kan gitu," lanjut Adi.

Masyarakat sendiri, menurut dia, tidak terlampau ingin tahu matematis biaya dan kebutuhan pembangunan proyek LRT tersebut, tapi setidaknya ada kekompakan informasi.

"Perbedaan informasi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan kok bisa ini yang gedor bersama tapi kok informasinya beda-beda," ujar Adi.[wid]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya