Kolonel Marinir Aris Budiadi/Korps Marinir
Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, Pemilihan Presiden dan Legislatif secara serentak di seluruh tanah air pada 17 April 2019.
Sesuai dengan amanat UU bahwa TNI tidak memiliki hak pilih dan harus tetap menjaga netralitas. Oleh karena itu diperintahkan kepada seluruh prajurit Korps Marinir dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Korps Marinir agar tidak terlibat secara praktis dalam kegiatan Pemilu.
Demikian salah satu penekanan Kepala Dina Provost Marinir Kolonel Marinir Aris Budiadi dalam upacara bendera di Lapangan Apel Markas Komando Korps Marinir, Kwitang, Jakarta Pusat.
"Kita harus juga berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama dalam berfoto sendiri (selfie), jangan menggunakan salam atau isyarat jari yang mengarah kepada salah satu pasangan calon (paslon)," tegas Kadisprov Kormar.
Hal ini, lanjut Kadisprov Kormar, sangat penting untuk menjaga netralitas sebagai TNI.
"Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan terpancing dengan kabar bohong (hoax) yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang informasi begitu mudah masuk ke kita, waspadai hal ini," ucapnya.
Masalah lain yang perlu mendapat perhatian serius, kata Kadisprov Kormar, adalah narkoba. Peredaran narkoba saat ini menyerang seluruh lapis masyarakat.
Aris mengingatkan sanksi bagi Korps Marinir jelas yaitu Pecat Dengan Tidak Hormat (PDTH).
"Untuk itu jauhi, jangan sampai menggunakan apalagi jadi pengedar. Ingat keluarga kalian. Jangan tergiur iming-iming atau tawaran yang menggiurkan. Percayalah itu semua akan menghancurkan hidup kita," tambahnya.
Kadisprov Kormar menegaskan, narkoba merupakan penghancur generasi bangsa sehingga wajib diperangi.
"Bentengi diri dan keluarga kita masing-masing. Sekali lagi jangan pernah bersentuhan dengan Narkoba," ujarnya mengakhiri.
[wid]
