Berita

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Ahok Bebas, Apa Pengaruhnya Pada Pilpres?

SENIN, 21 JANUARI 2019 | 17:59 WIB | OLEH: SAID SALAHUDIN

BEBASNYA Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kemungkinan besar tidak akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kecuali, jika Ahok kembali 'berulah'.

Pada Pilpres 2019, Ahok punya empat pilihan politik: mendukung petahana, paslon 02, netral atau abstain. Opsi terakhir tampaknya tidak akan diambil Ahok, sebab melalui surat yang dibuatnya baru-baru ini, dia justru menghimbau pengikutnya agar tidak golput.

Kalau membaca suratnya, ada kecenderungan Ahok akan memilih opsi ketiga: netral. Sinyalnya ke sana. Tetapi Ahok kan tidak mudah ditebak, kalau tidak mau disebut inkonsisten.


Dulu, misalnya, dia pernah tegas menolak diusung oleh partai untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Maunya melalui jalur independen. Tetapi ujung-ujungnya kan diusung oleh partai juga.

Jadi, walaupun surat Ahok tidak memberi kode dukungan kepada salah satu paslon, itu bukan jaminan Ahok akan mengambil sikap netral atau hanya puas menjadi pemilih di Pilpres.

Tetapi untuk memilih opsi kedua: mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,  kemungkinannya lebih kecil lagi. Ada hambatan psikologis dari masing-masing pihak untuk membangun kerjasama politik.

Ahok sepertinya berat untuk mendukung paslon 02 karena secara riil politik, partai-partai pendukung Prabowo-Sandi justru merupakan lawan politiknya.

Sementara dari kelompok pendukung Prabowo-Sandi pun tampaknya masih memperlihatkan sikap anti-Ahok. Sikap itu terutama datang dari mereka yang sangat keras menentang Ahok pada kasus penodaan agama.

Oleh sebab itu, saya menduga pada gilirannya Ahok akan mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Walaupun dukungan itu mungkin tidak langsung ia nyatakan di hari kebebasannya pada tanggal 24 Januari mendatang atau pada waktu dekat, tetapi dipertengahan waktu atau menjelang hari pemungutan suara boleh jadi dukungan itu akan ia berikan.

Soal dukungannya akan ia sampaikan secara ekplisit atau implisit itu soal lain. Tetapi pilihan pada opsi yang pertama ini tampaknya menjadi kemungkinan yang paling besar.

Bahwa di kubu paslon 01 ada figur cawapres Ma'ruf Amin yang punya peran besar menjebloskan Ahok ke penjara, itu saya kira bisa diselesaikan lewat kompromi politik.

Apalagi Ma'ruf Amin sendiri sudah pernah menyampaikan permintaan maaf untuk kasus Ahok yang ia sebut terpaksa ia lakukan karena suatu situasi.

Tetapi jika kelak Ahok mendukung paslon 01, hal itu tampaknya tidak akan memberi banyak pengaruh terhadap peningkatan suara Jokowi-Ma'ruf. Sebab, kecenderungannya pendukung Ahok selama ini sudah mendukung capres petahana.

Artinya, tanpa adanya pernyataan dukungan dari Ahok sekalipun, tren dukungan para 'Ahokers' terhadap paslon 01 sebenarnya sudah tergambar di dalam hasil survei, misalnya.

Masalahnya, dukungan Ahok kepada Jokowi-Ma'ruf justru bisa merugikan bagi pasangan itu jika Ahok kembali membuat 'ulah'. Hal ini mengingat Ahok adalah sosok kontroversial yang ucapannya seringkali memantik kemarahan dari pihak lain.

Nah, kelompok 'swing voters' Jokowi-Ma'ruf bisa saja mengalihkan dukungannya ke kubu Prabowo-Sandi jika Ahok tidak berhati-hati dalam mengeluarkan ucapan.

Sekali saja Ahok melakukan blunder yang menyangkut isu-isu sensitif, maka selain berpotensi kehilangan suara dari pemilih 'bersayap', Jokowi-Ma'ruf juga akan semakin berat untuk mempengaruhi kelompok 'undecided voters'.

Kekhawatiran tentang hal itu bukan tanpa alasan, sebab dalam surat Ahok terdapat frasa yang menyebutkan "Aku akan semakin arogan dan kasar dan semakin menyakiti hati banyak orang".

Lebih jauh lagi, jika Ahok kembali 'berulah', maka hampir dapat dipastikan iklim Pilpres 2019 akan lebih panas dari Pilkada DKI Jakarta 2017. [***]

Penulis adalah pemerhati pemilu, Direktur Sinergi masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma). 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Malaysia Fair 2026 Jadi Ajang Perluasan Pasar Medical Tourism di Indonesia

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:12

CFD Rasuna Said Kembali Digelar, Ini Lokasi Parkir dan Rute Transportasi Umumnya

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:10

Begini Spek Bangunan SPPG di Daerah 3T yang Dibangun Kementerian PU

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:47

Sambut Nanik Deyang, APJI Minta Juknis Dapur MBG Dibenahi

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:01

Menteri PU Rampungkan 222 SPPG di Daerah 3T

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:48

KPK Panggil Motivator Ary Ginanjar Agustian di Kasus Gratifikasi IUP Kukar

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:45

Akulaku Finance Dukung Proses Hukum pada Tindakan Kecurangan

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:36

Mubes Kosgoro 1957: Berkas La Ode Beres, Sari Yuliati Belum Bayar Administrasi

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:18

Awas Kolesterol Naik! Ini 5 Tips Sehat Mengolah Daging Kurban ala Ahli Gizi UNS

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:57

AS Buka Jalur untuk 36 Kapal Bantuan Kemanusiaan di Selat Hormuz

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:33

Selengkapnya