Berita

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

Politik

Ahok Bebas, Apa Pengaruhnya Pada Pilpres?

SENIN, 21 JANUARI 2019 | 17:59 WIB | OLEH: SAID SALAHUDIN

BEBASNYA Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kemungkinan besar tidak akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kecuali, jika Ahok kembali 'berulah'.

Pada Pilpres 2019, Ahok punya empat pilihan politik: mendukung petahana, paslon 02, netral atau abstain. Opsi terakhir tampaknya tidak akan diambil Ahok, sebab melalui surat yang dibuatnya baru-baru ini, dia justru menghimbau pengikutnya agar tidak golput.

Kalau membaca suratnya, ada kecenderungan Ahok akan memilih opsi ketiga: netral. Sinyalnya ke sana. Tetapi Ahok kan tidak mudah ditebak, kalau tidak mau disebut inkonsisten.


Dulu, misalnya, dia pernah tegas menolak diusung oleh partai untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Maunya melalui jalur independen. Tetapi ujung-ujungnya kan diusung oleh partai juga.

Jadi, walaupun surat Ahok tidak memberi kode dukungan kepada salah satu paslon, itu bukan jaminan Ahok akan mengambil sikap netral atau hanya puas menjadi pemilih di Pilpres.

Tetapi untuk memilih opsi kedua: mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,  kemungkinannya lebih kecil lagi. Ada hambatan psikologis dari masing-masing pihak untuk membangun kerjasama politik.

Ahok sepertinya berat untuk mendukung paslon 02 karena secara riil politik, partai-partai pendukung Prabowo-Sandi justru merupakan lawan politiknya.

Sementara dari kelompok pendukung Prabowo-Sandi pun tampaknya masih memperlihatkan sikap anti-Ahok. Sikap itu terutama datang dari mereka yang sangat keras menentang Ahok pada kasus penodaan agama.

Oleh sebab itu, saya menduga pada gilirannya Ahok akan mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Walaupun dukungan itu mungkin tidak langsung ia nyatakan di hari kebebasannya pada tanggal 24 Januari mendatang atau pada waktu dekat, tetapi dipertengahan waktu atau menjelang hari pemungutan suara boleh jadi dukungan itu akan ia berikan.

Soal dukungannya akan ia sampaikan secara ekplisit atau implisit itu soal lain. Tetapi pilihan pada opsi yang pertama ini tampaknya menjadi kemungkinan yang paling besar.

Bahwa di kubu paslon 01 ada figur cawapres Ma'ruf Amin yang punya peran besar menjebloskan Ahok ke penjara, itu saya kira bisa diselesaikan lewat kompromi politik.

Apalagi Ma'ruf Amin sendiri sudah pernah menyampaikan permintaan maaf untuk kasus Ahok yang ia sebut terpaksa ia lakukan karena suatu situasi.

Tetapi jika kelak Ahok mendukung paslon 01, hal itu tampaknya tidak akan memberi banyak pengaruh terhadap peningkatan suara Jokowi-Ma'ruf. Sebab, kecenderungannya pendukung Ahok selama ini sudah mendukung capres petahana.

Artinya, tanpa adanya pernyataan dukungan dari Ahok sekalipun, tren dukungan para 'Ahokers' terhadap paslon 01 sebenarnya sudah tergambar di dalam hasil survei, misalnya.

Masalahnya, dukungan Ahok kepada Jokowi-Ma'ruf justru bisa merugikan bagi pasangan itu jika Ahok kembali membuat 'ulah'. Hal ini mengingat Ahok adalah sosok kontroversial yang ucapannya seringkali memantik kemarahan dari pihak lain.

Nah, kelompok 'swing voters' Jokowi-Ma'ruf bisa saja mengalihkan dukungannya ke kubu Prabowo-Sandi jika Ahok tidak berhati-hati dalam mengeluarkan ucapan.

Sekali saja Ahok melakukan blunder yang menyangkut isu-isu sensitif, maka selain berpotensi kehilangan suara dari pemilih 'bersayap', Jokowi-Ma'ruf juga akan semakin berat untuk mempengaruhi kelompok 'undecided voters'.

Kekhawatiran tentang hal itu bukan tanpa alasan, sebab dalam surat Ahok terdapat frasa yang menyebutkan "Aku akan semakin arogan dan kasar dan semakin menyakiti hati banyak orang".

Lebih jauh lagi, jika Ahok kembali 'berulah', maka hampir dapat dipastikan iklim Pilpres 2019 akan lebih panas dari Pilkada DKI Jakarta 2017. [***]

Penulis adalah pemerhati pemilu, Direktur Sinergi masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma). 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Setelah 19 Kapolda Berganti, Apa yang Berubah bagi Masyarakat?

Selasa, 06 Oktober 2026 | 06:19

King Indo Sah Jadi Raja ASEAN Usai Geprek Thailand 4-2

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:54

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:33

Ada Beking Politik, Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Jaksinema Bakal Jadi Mesin Baru Ekonomi Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:55

Bonus Timnas Indonesia Diatur Ketum PSSI

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:38

Nasib Gibran di Tangan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:19

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:28

Festival Indonesia 2026 Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta-Seoul

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:03

Jakarta Butuh Regulasi Parkir Valet

Selasa, 06 Oktober 2026 | 02:23

Selengkapnya