Berita

Abu Bakar Ba'asyir/Net

Politik

Kontroversi Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

SENIN, 21 JANUARI 2019 | 10:55 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

USTAZ Abu Bakar Ba'asyir memang tokoh kontroversial. Di bawah Orde Baru ia bersama seniornya Ustaz Abdullah Sungkar menentang secara terbuka kebijakan Asas Tunggal Pancasila. Mereka berdua lalu mengasingkan diri atau diasingkan ke Malaysia.

Setelah Orde Baru tumbang dan digantikan Orde Reformasi, kebijakan Asas Tunggal dicabut oleh Presiden Habibie, Ustad Abu pulang ke Tanah Air. Ia kembali membina pesantrennya di Ngruki, Solo.

Peristiwa demi peristiwa terorisme baik yang terjadi di Indonesia maupun Asia Tenggara seringkali dikaitkan dengan namanya. Adalah Sidney Jones, seorang aktivis NGO bernama Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang paling sering dan konsisten menuduhnya sebagai tokoh di balik peristiwa-peristiwa itu. Jones yang pernah dilarang masuk ke Indonesia, bahkan memberinya jabatan sebagai Ketua Jamah Islamiah (JI). Padahal Ustaz Abu sendiri maupun jamaahnya tidak pernah menggunakan nama tersebut, bahkan mungkin mereka tidak tahu bahwa JI adalah sebuah organisasi radikal pecahan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir.


Ustaz Abu Bakar sebenarnya hanya seorang guru, yang dengan keyakinannya tentang Tauhid sangat lurus dan sederhana. Kepeduliannya untuk menjaga kemurnian Tauhid umat sangat besar. Ia tidak berpolitik dan tidak pernah terkait dengan partai politik maupun tokoh politik manapun.

Sangat mungkin ia tidak menyadari konstalasi politik global yang sangat rumit dan penuh konspirasi. Karena itu, sungguh sangat ideal memilihnya sebagai simbol teroris di Indonesia dan Asia Tenggara sekaligus.

Disinilah keterkaitan mengapa Perdana Menteri Australia Scott Marrison menentang secara terbuka pembebasannya. Sebenarnya Perdana Menteri Australia bukan yang pertama, sebelumnya Presiden Amerika George W Bush pernah meminta ekstradisi Ustaz Abu untuk dikirim ke kamp Guantanamo.

Beruntung kita memiliki seorang presiden yang memiliki harga diri dan manjaga martabat bangsanya dari campur tangan asing, sehingga menolak dengan tegas permintaan itu. Karena itu kita harus berterimakasih kepada Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

Kini Presiden Joko Widodo telah mengikuti jejaknya, dengan membebaskannya dari tahanan dengan alasan kemanusiaan. Ustaz Abu yang sudah tua dan sering sakit sangat wajar menerima pembebasannya. Bukan mustahil Australia bukan satu-satunya kekuatan asing yang menentang kebijakan yang didukung MUI ini. Karena itu Bangsa Indonesia perlu bersatu-padu menghadapi berbagai bentuk campur tangan asing terhadap kedaulatan negeri ini. [***]

Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya