Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Masyarakat Setuju Jika Peserta Pemilu Berkomitmen Pada HAM

SENIN, 21 JANUARI 2019 | 00:56 WIB | LAPORAN:

Mayoritas masyarakat Indonesia mengaku setuju jika peserta pilkada dan pemilu berkomitmen pada hak asasi manusia (HAM).

Sebagaimana hasil survei terbaru mengenai kultur HAM di Indonesia pada 2019 yang dilakukan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).   

"Sebanyak 82 persen responden setuju peserta pilkada dan pemilu berkomitmen pada HAM," kata peneliti P2D Robertus Robert dalam paparan hasil survei di Cikini, Jakarta, Minggu (20/1).
 

 
Menurutnya, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap HAM cukup baik. Hampir 80 persen responden memahami isu-isu seputar HAM.

"Yang menarik dari hasil survei bagaimana kognisi masyarakat terhadap HAM. Kalau dilihat pertanyaannya, definisi dan pengertian dasar orang Indonesia tidak terlalu buruk, cukup memahami. Ada 79 persen orang Indonesia tahu apa itu hak asasi. Jadi kalau dilihat lagi apakah dalam konstitusi sudah mengakomodasi, 72 persen mengatakan itu sudah," jelas Robertus.

Namun begitu, P2D memberikan catatan mengenai pengetahuan masyarakat soal mekanisme hak asasi. Di mana, responden disebut tidak benar-benar mengetahui mekanisme hak asasi.

"Ada sedikit catatan mengenai kedalaman pengetahuan warga tentang mekanisme hak asasi manusia itu sendiri. Secara umum, responden tidak benar-benar mengetahui apa saja mekanisme hak asasi manusia yang tersedia bagi mereka untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran atau sekadar mencari informasi terkait dengan hak-hak asasi manusia," papar Robertus.

Penelitian P2D sendiri dilaksanakan selama Oktober 2018 dengan melibatkan 2.040 responden di 34 provinsi. Menggunakan metode stratified random sampling, hasil survei mendapati tingkat kesalahan kurang lebih 2,3 persen. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya